Gedung LAM Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pancung alas untuk masyarakat adat, setidaknya 30 persen di Blok Rokan, disampaikan oleh Ketua DPH LAM Riau, Datuk Syahril Abubakar. Adapun pancung alas merupakan bagi hasil dalam persentase tertentu yang menjadi kewajiban pengelola tanah adat yang digunakan untuk kesejahteraan komunal yang diatur oleh ketentuan-ketentuan adat setempat.

Tanah adat dan tanah negara, imbuhnya, sudah dipisahkan sesuai keputusan MK nomor 35 tahun 2013. Bisa dicek bahwa 80 Blok Rokan adalah tanah adat.

“Belanda yang tak pakai Pancasila aja itu membagi pancung alas ke orang kampung di Rohul sampai 20 persen. Itu Belanda. Belanda aja mau. Karena Pertamina itu perusahaan ber-Pancasila asli yang lahir dari perut bunda pertiwi maka bagilah berapa pancung alas itu,” ucapnya, Selasa (5/10/2021).

Disampaikannya, terdapat pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat adat, contohnya memotong rumput, cleaning service, dan penjaga malam. Terkait hal itu, ia meminta agar Pertamina jangan malah mengambil orang dari luar.

"Kami bukan mau proyek, kami diberi pekerjaan pun boleh," tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya telah meminta hak tersebut langsung ke Kantor Staff Presiden (KSP) untuk diperjuangkan masyarakat memperoleh 30 persen dari kegiatan di Blok Rokan.

"Yang kira-kira bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Kami minta pekerjaan, bukan duit. Katakanlah di PHR itu ada sekian triliun pekerjaan yang dilaksanakan. Tolong analisa, mana yang sanggup kami kerjakan, kasih kami 30 persen, bukan yang tinggi-tinggi. Ya seperti penjaga malam, rental mobil, rental alat berat, mengerjakan tanah terkontaminasi minyak, dan lainnya," jelasnya.

Terkait tuntuntan itu, sambungnya, KSP nantinya yang akan memanggil Pertamina dan SKK Migas.

"PHR itu sudah welcome sama kami. Kami bukan merengek juga. Maka dari itu, kami minta ke KSP untuk kami sampaikan," urainya.

Mengenai nantinya apabila tuntutan itu tidak diakomodasi, ia menyatakan bahwa pihaknya bakal langsung menyampaikan hal ini kepada presiden.

"Kami tak akan melakukan aksi-aksi, cuma kami akan ke presiden untuk menyampaikan. Tapi saya yakin itu dikasih karena DPR RI pun sudah merestui melalui BUMA. Sama-sama kami berdoa," tuntasnya.(rzt)