Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penyaluran bantuan yang dijanjikan untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang terdampak secara ekonomi saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini masih belum dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Alasan pemerintah, ada regulasi baru yang diterima sehingga bantuan lamban disalurkan.

"Pengepakan kami sudah hampir selesai. Cuma ada beberapa regulasi baru yang kamii terima, tentu kami harus menyesuaikan karena kami tidak bisa juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Mudah-mudahan segera akan kami realisasikan," ucap Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, Jumat (24/4/2020).

Disampaikannya, regulasi baru itu terkait persoalan data penerima bantuan. Dalam regulasi yang dikeluarkan instansi tertentu, calon penerima bantuan harus masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Yang bisa kami bantu itu semuanya harus masuk DTKS, sementara yang terdampak ini kami perkirakan sebagian tidak masuk DTKS karena dia baru terdampak," paparnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru harus mengusulkan calon penerima ke Kementerian Sosial.

"Nah kami harus usulkan ke Kementerian sehingga nanti dilegalisir menjadi DTKS agar bisa kami beri bantuan. Tapi, bagaimanapun, kami berusaha secepat mungkin," paparnya.

Itu berarti, hingga kini data calon penerima yang dikumpulkan tiap lurah melalui RT dan RW belum valid. Proses verifikasi yang dilakukan tim Pemko Pekanbaru sampai kini masih berjalan. Namun, ia tak mau membeberkan jumlah data yang sudah selesai diverifikasi untuk diusulkan ke Kementerian Sosial.

"Saya kira nanti kalau lengkap, baru kami sampaikan karena yang masuk sangat banyak. Supaya tidak menimbulkan bias, nanti kami jelaskan ketika sudah final," tuntasnya.(rzt)