RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Dasar berjalan sesuai aturan terbaru. 

Langkah tersebut diambil sebagai upaya mengatasi persoalan klasik di dunia pendidikan, khususnya praktik double shift yang masih terjadi di sejumlah sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Sardius, M.Pd, menjelaskan bahwa penyusunan teknis SPMB dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama jumlah penduduk di sekitar wilayah satuan pendidikan.

"Dalam pelaksanaan SPMB, kami mengkaji berdasarkan jumlah penduduk di wilayah sekolah. Hal ini penting agar daya tampung benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil,"  ujar Sardius.

Menurutnya, penerapan petunjuk teknis (juknis) terbaru menjadi kunci dalam menciptakan sistem penerimaan yang lebih tertata. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi bahkan menghilangkan praktik double shift di sekolah dasar.

Sardius menambahkan, setiap sekolah diwajibkan mengajukan jumlah rombongan belajar (rombel) terlebih dahulu, dengan menyesuaikan kapasitas ruang kelas serta jumlah siswa di setiap kelas.

"Sekolah harus menyesuaikan pengajuan rombel dengan kondisi nyata di lapangan. Ini penting agar ke depan tidak ada lagi double shift," tegasnya.

Dinas Pendidikan juga memberikan penekanan khusus kepada seluruh kepala sekolah agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sardius mengingatkan bahwa tidak boleh ada pelanggaran terhadap juknis yang berlaku.

"Kami menekankan kepada seluruh kepala sekolah untuk mengikuti juknis terbaru. Jangan sampai ada yang mengabaikan atau melanggar aturan tersebut," katanya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Tim dari bidang pembinaan sekolah dasar dijadwalkan turun langsung guna memantau pelaksanaan SPMB di setiap sekolah.

"Pengawasan akan kami lakukan secara langsung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, terkait itu kita juga akan membuka layanan pengaduan," tutup Sardius.

Dengan langkah ini, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Pekanbaru semakin meningkat, serta distribusi siswa dapat lebih merata tanpa membebani kapasitas sekolah. *(mrz)