Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemeriksaan di jalur lintas akses pintu masuk Kota Pekanbaru tidak dilakukan di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini. Menurut Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi di tempat masuk Kota Pekanbaru, seharusnya ada pemeriksaan kesehatan bagi pendatang. Idealnya, petugas di perbatasan itu juga dilengkapi dengan peralatan pendukung.

"Kalau tidak ada pemeriksaan (kesehatan), ya sama saja," ucapnya, Selasa (21/4/2020).

Ia menilai, petugas di perbatasan mestinya mencatat jumlah pendatang yang masuk.

"Ini masukan, mudah-mudahan agar disediakan, pokoknya di titik-titik zona merah, idealnya semua pos ini perlu dicatat sehingga jelas. Yang masuk ke Pekanbaru ini seperti apa, kemudian penambahan personel," paparnya.

Di samping itu, sambungnya, petugas gabungan, seperti Dishub, Satpol PP, TNI, dan Polri yang menjaga selama 24 jam haru diperhatikan kebutuhan logistiknya. Ditegaskannya, jangan sampai para petugas yang berjaga terganggu kesehatannya.

"Kami sudah perintahkan kepada BPBD, bagaimana kami posnya, mereka 24 jam. Mereka juga butuh istirahat, jangan sampai mereka sakit. Ini perlu dipikirikan, ada yang paling cepat itu adalah dana tanggap darurat, ini harus disegerakan, termasuk makan minum. Mereka bekerja butuh stamina," jelasnya.

Selain logistik, imbuhnya, yang tidak kalah penting adalah alat pemeriksaan pendatang yang masuk ke Kota Pekanbaru.

"Segera thermo gun itu," tuturnya.

Ia menyebut, Pemko sudah melaporkan ke Kemendagri bahwa untuk penanganan Covid-19, sarana, dan prasarana kesehatan dibutuhkan anggaran sekitar Rp52 miliar, sedangkan pengamanan sosial perlu sekitar Rp56 miliar. Lalu, anggaran lainnya dibutuhkan sekitar Rp6 miliar.

"Per 12 April kami laporkan. Kurang lebih semuanya Rp115 milar," tuntasnya.(rzt)