Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pembangunan gedung 6 lantai PT Bumi Siak Pusako (BSP) pada tahun 2021 disetujui oleh empat pemegang saham. Adapun persetujuan itu terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Jumat (18/9/2020) lalu. Keempat pemegang saham yang menyatakan setuju adalah Pemerintah Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun pemegang saham gabungan mayoritas tersebut menyetujui dan meminta perusahaan tetap melanjutkan pembangunan gedung yang sudah dirancang sejak Syamsuar masih menjabat sebagai Bupati Siak itu. Menurut Asisten II Setdakab Siak, Hendrisan, selaku kuasa pemegang saham mayoritas mewakili Bupati Siak memimpin RUPS-LB PT BSP, RUPS-LB tersebut bukan lagi konteks membahas jadi membangun atau tidak.

"Saya sampaikan ke Pak Sekda Riau Yan Prana selaku kuasa pemegang saham mewakili Pak Gubernur, dalam RUPS-LB ini bukan lagi membahas konteks bangun atau tidak bangun lagi, tapi karena tahap itu sudah kami lalui," ucapnya.

Pasalnya, dalam pandangannya, ketika membahas rencana pembangunan gedung BPS, Pemprov Riau dan empat pemegang saham lainnya, yaitu Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, dan Siak sudah setuju rencana pembangunan gedung lantai 6 tersebut. 

"Jadi, RUPS-LB pada Jumat kemarin itu agendanya tahapannya membahas dua hal. Pertama, membahas perekonomian prospek gedung itu ke depan, dan kedua, memilih perbankan partners. Kalau tahapan pembangunan baru dibahas sekarang, apakah tidak membaca yang sebelum-sebelumnya?" tuturnya.

Lantas, soal alasan Pemprov Riau tidak setujui pembangunan gedung itu tahun 2021 lantaran Covid-19 dan menyarankan pembangunan gedung tahun 2022?

"Memang karena Covid-19 harus pasrah tidak membangun. Kan perusahaan punya RKAP yang harus dipertanggungjawabkan ke pemegang saham," sebutnya.

Bahkan, imbuhnya, untuk pembangunan gedung BSP itu sudah ada FS (Fisibility Study), DED (Detailed Enginering Design), izin amdal, izin andal lalin, dan keselamatan penerbangan sudah disiapkan semua. 

"Makanya digelar RUPS-LB membahas perekonomian prospek gedung itu ke depan sehingga gedung ini dibiayai oleh hasil sewa-menyewa, bukan dibiayai oleh cash flow perusahaan. Jadi, bukan konteks jadi membangun atau tidak karena itu sudah dilalui sebelumnya," paparnya.

Apakah pembangunan gedung BSP tetap dilanjutkan meski Pemprov Riau belum setuju gedung dibangun 2021?

"Insya Allah sesuai aman pemegang saham, perusahaan tetap melaksanakan pembangunan gedung itu pada 2021 dan kami selaku pemegang saham mayoritas juga mendukung untuk itu karena perencanaan pembangunan gedung 6 lantai itu bukan satu atau hari, tapi sudah sekian tahun lalu," tuntasnya.

Hasil RPUS-LB PT BSP disalah satu hotel Pekanbaru pada 18 September 2020 adalah:

1. Menyetujui hasil kajian ke ekonomian gedung oleh KJPP Toto Suharto dan Partners. 
2. Memberikan persetujuan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagai agunan pinjaman bank.
3. Memberikan kewenangan kepada direktur dan komisaris PT BSP dalam menunjuk patners perbankkan pembiayaan 70 persen gedung.

Adapun rencana pembangunan gedung PT BSP itu sudah cukup lama dipersiapkan, bahkan ketika Syamsuar menjadi Bupati Siak (Gubernur Riau terpilih) sudah menyepakati rencana tersebut. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (7/2/2019). Syamsuar langsung membuka RUPS yang dihadiri para pemegang saham, Komisaris BSP, Ricky Hariansyah, dan jajaran PT BSP saat itu.

"Menindaklanjuti dari hasil rapat tadi, kami akan membangunan gedung BSP di Jalan Sudirman," ucap Syamsuar setelah memimpin RUPS pada Kamis (7/2/2019) silam.

Diketahui, pembangunan gedung permanen ini sebagai wujud kemandirian PT BSP sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang banyak berkontribusi dalam memberikan deviden. Apalagi, PT BSP sendiri merupakan satu-satunya BUMD di Indonesia yang dipercaya mengelola ladang minyak, dalam hal ini CPP Blok sebagai pengelola tunggal, bukan dalam bentuk kerja sama atau pun hanya mendapatkan Participating Interest (PI).(rzt)