Wabup Inhil H Syamsuddin Uti memberikan sambutan pada acara Bimtek.

INHIL, WAKIL Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti (SU), meminta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pembenahan.

Serta mengambil langkah-langkah korektif pada masing-masing unit kerja. Seperti fokus terhadap perubahan penyusunan indikator kinerja, dengan menyesuaikan target capaian OPD terhadap target capaian indikator kinerja utama.

“Dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhil yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah,” ungkap Wabup Inhil H SU, saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) di lingkungan Pemkab Inhil, kemarin.

Beberapa tujuan dari kegiatan itu ntuk meningkatkan pemahaman kepada peserta dalam penerapan Sakip dan sebagai upaya percepatan peningkatan penerapan Sakip di libgkungan Pemkab Inhil.

Apa yang dilaksanakan saat itu lanjut Wabup, bukan hanya sekedar untuk memperbaiki predikat nilai akuntabilitas kinerja semata. Akan tetapi juga uapaya untuk menindaklanjuti dan meningkatkan pemahaman terhadap Sakip dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

“Apa yang diperoleh di sini, ya harus diaplikasikan dengan sebaik-baiknya pada unit atau instansi kerja masingmasing.

Mudah-mudahan hari ini (kemarin) menjadi awal yang baik bagi kemajuan dan perubahan daerah kita ke depannya,” papar Wabup.

Sebagai mana diketahui pula bahwa Sakip merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian serta pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja masing-masing OPD.

Ia menyebutkan, berdasarkan amanat Permenpan-RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kenerja instansi pemerintah, evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunan anggaran dalam rangka ter wujudnya pemerintah yang berorentasi pada hasil.(adv)