Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Surat tanggapan atas penyelenggaraan rapat paripurna perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 kepada Ketua DPRD Pekanbaru sudah dikirim oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.

Adapun surat itu menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Pekanbaru tanggal 13 Mei 2020 perihal Laporan Keberatan Terkait Penyelenggaraan Rapat Paripurna Perubahan RPJMD tahun 2017-2022, dan Surat Wakil Ketua DPRD Pekanbaru tanggal 27 Mei 2020 perihal Kronologis Pengambilan Keputusan Bersama Ranperda Perubahan RPJMD tahun 2017-2022.

Menurut Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, surat itu memang merupakan surat Gubernur Riau. Di dalamnya, ada empat poin yang menjadi acuan. Disampaikannya, dalam surat itu Gubernur menyarankan agar paripurna RPJMD Pekanbaru 2017-2022 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

"Artinya, pembahasan RPJMD Pekanbaru itu harus melalui kuorum karena Pak Gubernur juga mendapat masukan karena rapat paripurna pengabilan keputusan tidak kuorum maka ketika Pak Gubernur melakukan verifikasi, tentu salah dimata hukum," ucapnya.

Dalam persoalan ini, tegasnya, Gubernur Riau selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tidak melihat perbedaan yang terjadi di DPRD Pekanbaru.

"Soal perbedaan itu, kami kembalikan ke DPRD Pekanbaru, tapi secara regulasi, kami melihat paripurna harus dilakukan kuorum. Hal ini kami sampaikan karena ada dua surat yang diterima oleh Pak Gubernur, keduanya dari pimpinan DPRD Pekanbaru," tuturnya.

"Jadi, yang satu menyebutkan paripurna RPJMD kuorum dan satu lagi mengatakan tidak kuorum makanya Pak Gubernur menyarankan agar paripurna merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Ranperda Perubahan RPJMD Pekanbaru diajukan kepada Gubernur untuk diverifikasi," tutupnya.(rzt)