Logo PPP.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Setelah dipercaya DPP untuk menjadi Ketua DPW PPP Riau, Syamsurizal mengaku siap untuk membesarkan PPP di Riau. Anggota DPR RI Dapil Riau ini pun menargetkan akan menangkap peluang meraup suara dari sektor sektor yang sebelumnya kurang tersentuh oleh PPP.

Dikatakannya, pertama kali tentunya sebagai kader PPP, dirinya ditugaskan DPP untuk mengembangkan misi PPP di Riau, ia berterima kasih atas SK ini, terlebih lagi komposisi sebagian besar pengurus dilihat seperti di DPP.

"Sebagian pengurus yang baru dan muda karena ke depan kami ingin menangkap suara millenial sehingga bersama kami nantinya di Pemilu 2024. Ini yang ingin ditanamkan bagaimana cara menangkap suara mereka, ada juga suara kaum dhuafa, kaum milenial, kaum ibu-ibu, jumlahnya banyak, kami harus sasar peluang itu," ucapnya.

Ia pun berharap kepada kader dan pengurus harian lebih optimal, apalagi dengan konsep yang baru dibuat Ketum lebih ramping dari kepengurusan lama sehingga tugas pengurus lebih efektif.

"Kami maknai organisasi ini lebih efektif dan bekerja baik sesuai slogan PPP menjemput mimpi menang bersama merawat persatuan untuk pembangunan dan tentunya Jalan pulang menuju Kakbah," paparnya.

Dengan dipercayakan dirinya sebagai ketua DPW PPP Riau ini, lanjutnya, hal itu merupakan beban yang patut dibanggakan sehingga ia akan memberdayakan semua kader agar bekerja secara optimal mengembangkan partai di tengah masyarakat agar menang bersama dapat diwujudkan. Target di Riau sendiri menaikkan PPP dari keterpurukan. Diketahui, sebelumnya suara PPP jatuh, baik di kabupaten maupun provinsi, meski di nasional mengalami peningkatan dengan duduknya satu wakil di DPR RI.

"Kami akan kerja sama dengan pakar untuk analisis dalam waktu tiga tahun ini agar jumlah kursi di kabupaten dan provinsi meningkat jauh, target secara nasional kami ingin melampau jauh ambang batas parlemen," sebutnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP diketahui sudah resmi menetapkan Syamsurizal sebagai Ketua DPW PPP Riau dengan Sekretaris Afrizal Hidayat. Untuk proses pelantikan kepengurusan ini sendiri masih menunggu berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).(rzt)