BKSDA Pasang Camera Trap untuk Pantau Harimau yang Masuk Kebun Warga di Inhu
- Jumat, 01 Maret 2019
- 30 likes
KUANTAN SINGING, RIAU HITS.COM – Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Kuantan Singingi mulai mengintensifkan perjuangan pengupahan menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027.
Tidak sekadar meminta kenaikan upah, FSPMI secara khusus mendorong penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,90 serta memperjuangkan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan atau Hutan Tanaman Industri (HTI).
Sikap tersebut menjadi bagian dari aspirasi resmi KC FSPMI Kuansing yang sudah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi melalui permohonan klarifikasi dan audiensi terkait proses pembahasan pengupahan 2027.
Ketua KC FSPMI Kuansing, Jon Hendri, mengatakan perjuangan upah minimum harus berangkat dari kondisi riil kehidupan pekerja, bukan semata-mata berpatokan pada persentase kenaikan tahunan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja yang selama ini turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi.
"Penetapan UMK tidak boleh hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. Jangan sampai ekonomi daerah tumbuh, tetapi kesejahteraan pekerjanya tidak mengalami peningkatan yang sebanding," tegas Jon Hendri, Rabu, ( 18 /11/2026 ) kepada media usai menyerahkan aspirasi tersebut
Dalam usulan tersebut, KC FSPMI Kuansing menjadikan indeks alfa 0,90 sebagai target perjuangan dalam pembahasan UMK 2027.
Berdasarkan simulasi awal organisasi dengan menggunakan asumsi UMK 2026 sebesar Rp3.949.466,98, inflasi 2,79 persen, pertumbuhan ekonomi 5,54 persen, serta alfa 0,90, diperoleh gambaran UMK 2027 sebesar Rp4.256.578.
Angka tersebut menunjukkan simulasi kenaikan sekitar Rp307 ribu atau 7,776 persen dibandingkan UMK 2026.
Namun, FSPMI menegaskan angka tersebut masih merupakan simulasi aspirasi organisasi. Penghitungan final harus mengacu pada data resmi, periode referensi, serta pedoman pemerintah yang berlaku dalam penetapan upah minimum 2027.
Jon Hendri juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah daerah mengenai data Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dalam bahan kajian pengupahan FSPMI/KSPI yang menjadi referensi organisasi, hasil perhitungan KHL Provinsi Riau tercatat sebesar Rp4.158.948. Nilai tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembanding dalam memperjuangkan kebijakan pengupahan yang lebih memperhatikan kebutuhan pekerja di daerah.
"Karena itu, kami meminta Disnaker membuka data estimasi KHL khusus Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk komponen dan metodologi penghitungan yang digunakan. Jangan sampai pembahasan upah berlangsung tanpa keterbukaan data yang dapat diuji bersama," ujarnya.
Selain UMK, FSPMI Kuansing juga menempatkan perjuangan UMSK sebagai agenda penting dalam pengupahan tahun depan.
Menurut Jon Hendri, karakteristik ekonomi Kuansing yang ditopang sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan perlu menjadi perhatian dalam pembahasan upah sektoral.
Pekerja pada kedua sektor tersebut memiliki karakteristik pekerjaan dan risiko kerja yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan perlindungan serta pengupahan.
"Kami ingin sektor perkebunan kelapa sawit dan HTI juga mendapatkan perhatian serius. Pekerja di sektor tersebut ikut menggerakkan perekonomian daerah. Sudah sepatutnya ada pembahasan khusus mengenai kelayakan upah sektoral dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor," tegasnya.
Untuk memastikan perjuangan tersebut berjalan melalui mekanisme resmi, KC FSPMI Kuansing meminta Disnaker memberikan penjelasan mengenai status Dewan Pengupahan Kabupaten, keterwakilan unsur serikat pekerja, tahapan pembahasan UMK, serta mekanisme pengusulan UMSK kepada Gubernur Riau.
FSPMI juga meminta agar unsur serikat pekerja diberikan ruang yang proporsional dalam menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap rekomendasi pengupahan.
Mengingat batas waktu penetapan UMK 2027 semakin dekat, Jon Hendri berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan suara pekerja dalam proses pembahasan tersebut.
"Perjuangan upah layak bukan semata-mata kepentingan organisasi serikat pekerja. Ini menyangkut kehidupan ribuan pekerja dan keluarganya. Kami ingin proses pengupahan berjalan transparan, melibatkan semua unsur, serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada prinsip keadilan," tutup Jon Hendri.
KC FSPMI Kuansing menegaskan akan terus mengawal proses penetapan UMK dan UMSK 2027 melalui jalur dialog, penyampaian aspirasi, serta mekanisme ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (yas)
Comments (3)
https://riauhits.com/berita-serikat-pekerja-fspmi-kuansing-bidik-alfa-090-umk-2027-diusulkan-tembus-rp42-juta.html Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?
Reply