ilustrasi

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Aset Pasar Cik Puan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Namun, Pemko mengaku tidak mau dijadikan sebagai pengelola. Menurut Wali Kota Pekanbaru, Dr Firdaus MT melalui Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Pemko akan menyerahkan aset itu kalau memang diperlukan untuk percepatan pembangunan Pasar Cik Puan.

"Pak Wali bersedia ketika memang pasti itu akan dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR," ucapnya, Sabtu (1/2/2020).

Akan tetapi, sambungnya, wali kota tidak ingin apabila nanti ditunjuk sebagai pengelola Pasar Cik Puan. Diterangkannya, alasan wali kota adalah karena dikhawatirkan akan membebani APBD Kota Pekanbaru setelah pasar nantinya difungsikan.

"Artinya, kami akan serahkan sepenuhnya dengan catatan, ketika selesai, Pemko Pekanbaru tidak bersedia mengelolanya," tuturnya.

Ia menambahkan, Pemko selama ini sudah lakukan kajian bahwa beberapa pasar milik pemerintah, untuk pemeliharaan pasar dan operasionalnya mesti disubsidi dari APBD. Adapun anggaran yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Di samping itu, wali kota tidak ingin hal ini pun terjadi pada Pasar Cik Puan. Di sisi lain, rencana pembangunan pasar yang akan didanai oleh Kementerian PUPR itu tidak dipersoalkan oleh wali kota.

"Itu sudah dihitung oleh Pak Wali. Setiap tahun untuk biaya operasional saja lebih kurang Rp3 miliar," bebernya.

Adapun Gubernur Riau Syamsuar sebelumnya diketahui meminta Pemerintah Kota Pekanbaru menyerahkan duplikasi aset lahan pasar Cik Puan ke Pemerintah Provinsi Riau. Hal itu agar pasar yang sudah bertahun-tahun terbengkalai ini dapat dilanjutkan pembangunannya, baik oleh pemprov Riau maupun dari pemerintah pusat.

“Jadi, persoalannya ada duplikasi aset. Jadi, aset itu terdaftar di kota dan terdaftar di kami. Jadi, kami mengharapkan sebenarnya kepada Pak Wali Kota mau menyerahkan kepada kami sehingga ini bisa dibangun pasar,” kata Syamsuar, Kamis (30/1/2020).(rzt)