Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Klaim atas kepemilikan lahan seluas 266 hektare di area Kawasan Industri Tenayan (KIT) dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Adapun pada Senin pekan depan, lahan itu bakal dipatok pemerintah walau masih ada klaim dari pihak luar. Menurut Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman posisi lahan yang diklaim pihak luar itu ada dalam KIT.

Akan tetapi, imbuhnya, terdapat keanehan pada administrasi pihak yang mengklaim memiliki lahan di KIT tersebut.

"Posisi yang diklaim itu di lahan KIT, tetapi ada surat domisili yang ditandatangani oleh Sekcam di Bencah Lesung. Kan aneh. Lokasinya di Kawasan Industri, kok yang menandatangani di Bencah Lesung," ucapnya, Kamis (12/3/2020).

Ia menerangkan, terdapat tiga kategori oknum yang klaim lahan milik Pemko Pekanbaru itu, yakni ada mereka yang mengaku pemilik, ada yang mengaku mempunyai surat-surat, dan ada yang menguasai lahan. Di sisi lain, ia tidak menampik ada oknum camat hingga lurah yang bermain sehingga surat menyurat lahan KIT ini berlapis.

"Pasti ada, pasti. Untuk dapatkan hak milik itu kan bukan gampang. Ketika untuk mendapatkan hak milik itu, perlu legalitas RT, RW, lurah, camat. Ketika itu memang mereka sudah dapat, BPN pasti mengeluarkan, nah ini yang sedang ditelusuri," paparnya.

Diungkapkannya, sudah ada upaya dari Jaksa Pengacara Negara atau JPN untuk meminta keterangan oknum mantan camat. Akan tetapi, jawaban yang diperoleh tidak memuaskan.

"Dari narasumber yang dikumpulkan oleh JPN terhadap mantan camat, itu ketika diadakan komunikasi oleh pihak JPN, jawabnya mantan Camat ini, tidak tahu, lupa, tidak ingat. Ini yang akan kami kejar lagi," sebutnya.

Ketika ada permainan dari oknum pejabat, sambungnya, akan ada sanksi tegas.

"Itu ada sanksi, hingga sanksi terberat. Arahan Pak Wali (Wali Kota Pekanbaru), jika ada aparatur Pemko bermain, silakan proses hukum," bebernya.

Dikatakannya lagi, oknum yang mengklaim kepemilikan lahan di KIT itu bahkan ada yang datang dari Jakarta. Oknum itu, lanjutnya, membawa sertifikat kepemilikan. Akan tetapi, sertifikat yang dimiliki oleh oknum itu bakal ditelusuri keasliannya.

"Yang klaim bahkan ada datang dari Jakarta, mereka bawa sertifikat. Oleh tim, diadakan dialog, kami fotokopi sertifikatnya, kami ikuti alur asal usulnya, dia dapat itu dari mana? Kami sayangkan juga pihak BPN tidak hadir saat rapat. Ini juga akan dibawa rapat ke tingkat lebih tinggi lagi, apakah sesuai prosedur sertifikat itu," jelasnya.

Saat ini, kata dia lagi, sudah ada beberapa titik lahan di KIT yang sudah dibersihkan Pemko karena parit gajah yang sudah dibuat Pemko Pekanbaru ditimbun oleh oknum. Apabila titik yang dibersihkan itu ada yang mengklaim, diminta untuk langsung ke JPN.

"Kami lengkap, yang sudah dibersihkan itu 15 meter x 12 meter parit gajahnya. Jika itu nanti ada yang klaim, itu langsung ke pihak Jaksa Pengecara Negara," paparnya.

Pemko Pekanbaru diketahui akan memulai action untuk mematok lahan yang diperuntukkan bagi KIT Pekanbaru itu. Kini, ada 266 hektare lahan yang menjadi fokus Pemko Pekanbaru.

"Lahan 266 hektare itu adalah milik pemerintah kota Pekanbaru. Ketika nanti kami sudah mematok 266 hektare itu ada yang mengakui, menurut paparan pihak jaksa, Jaksa Pengecara Negara (JPN) memang di dalam lahan itu ada beberapa klaim sebagai lahan masyarakat yang nanti akan kami uji kebenaran. Kita ketemunya di pengadilan. Silakan," ujar Irba.

Menurut Pemko Pekanbaru, lahan seluas 266 hektare itu dipastikan sebagai kepunyaan pemerintah. Dikatakan Irba, Pemko Pekanbaru memiliki surat lengkap atas kepemilikan lahan. Lahan itu pun sudah lama dibebaskan dan telah ada ganti rugi langsung antara Pemko Pekanbaru dan pemilik sebelumnya.

"266 hektare itu adalah milik pemerintah dan itu sudah dibayar, dibebaskan melalui panitia yang sudah dibentuk. Pada waktu itu ada si pemilik, pada zaman kepemimpinan Pak Oesman Effendi Apan kepada masyarakat yang bernama Robert Sanuri, itu sudah dibayar seluruhnya oleh tim," ucapnya.(rzt)