DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Komisi I melaksanakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya ke Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

RIAUHITS.COM - DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Komisi I melaksanakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya ke Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Jumat (5/10/2018) lalu. "Kita ingin menyampaikan aspirasi soal keluhan masyarakat Bengkalis soal e-KTP,''' kata Susianto bertempat di ruang rapat Kantor Direktorat Jenderal Dukcapil, Jakarta.

Saat ini, kata Susianto, di Kabupaten Bengkalis membludak kondisi cetak dan kebutuhan blanko e - KTP yang angka antrian print ready record sebanyak lebih kurang 32.000 orang. Tetapi untuk mencetak selembar e-KTP saja tidak bisa.

Susianto yang didampingi Anggota Komisi I DPRD Bengkalis lainnya seperti Pipit Lestary, Hj Aisyah dan Tinner Waet Bet Tumanggor, mempertanyakan langsung perihal permasalahan e-KTP tersebut ke I Gede Suratha MMA, Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil.

Susianto memaparkan kondisi saat ini yang terjadi di Kabupaten Bengkalis mengenai jaringan e - KTP Bengkalis, untuk mencetak 1 blangko saja bisa makan waktu berhari-hari. Hal ini disinyalir karena pusat tidak bisa lagi menampung banyaknya data permintaan rekam e - KTP.

"Kami berharap untuk kabupaten Bengkalis bisa mendapatkan kuota blangko e - KTP dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. Karena kami yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan selalu mendapat keluhan dari masyarakat Bengkalis," ujar Susianto.

Senada dengan Susianto, Pipit Lestary juga menyampaikan banyak masyarakat yang mempertanyakan e-KTP. "Masayarakat terus menerus menanyakan kepada kami masalah e - KTP yang tak kunjung selesai hingga memakan waktu yang cukup lama".

Sementara itu Hj. Aisyah juga turut memaparkan aspirasi dari masyarakat Bengkalis yang saat ini sedang terjadi. "Masyarakat terus menerus bertanya kepada kami kapan pengurusan e - KTP ini bisa lancar dan cepat prosesnya, bahkan tak jarang juga terjadi kesalahan teknis dalam proses pencetakan e - KTP seperti perbedaan NIK dan KK juga nama dengan wajah yang berbeda pula".

I Gede Suratha selaku Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil menanggapi hal tersebut menyatakan saat ini pihaknya belum mampu memenuhi keinginan dan permintaan masyarakat Bengkalis, "Kita saat ini belum mampu memberikan blangko e-KTP sesuai dengan permintaan perwakilan Komisi I karena sedang mengalami krisis blangko. Sementara kita hanya mampu memberikan kuota 2.000 Blangko saja dari permintaan 15.000 blangko e - KTP untuk Kabupaten Bengkalis. Karena saat ini ada beberapa daerah lain juga mengalami kebutuhan mendesak yang sama," ujarnya.
     Namun dikemudian hari, apabila blanko e-KTP sudah cukup tersedia, maka untuk Kabupaten Bengkalis akan segera diberikan tambahan sesuai aspirasi Komisi I DPRD Bengkalis. (adv/Izl)