Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PELALAWAN - Terkait rencana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelalawan pun ikut menyatakan penolakan. Kepala Badan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP2D) Edi Suriandi mengungkap hal itu dalam Coffee Morning di aula kantor bupati, Senin (28/1/2019).

Bupati Harris memimpin langsung pertemuan yang juga dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

"Hasil pertemuan Rabu lalu, seluruh kabupaten/kota menolak bahwa P3K itu dibiayai APBD," ucap Edi Suriandi dalam pertemuan itu.

Adapun para Rabu lalu, digelar pertemuan rapat koordinasi terkait P3K di Batam, Kepulauan Riau. Rapat itu dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. Menurut Edi, meski ada penolakan dari kabupaten/kota, pemerintah pusat tetap bertahan dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K sesuai jadwal, yakni selesai penerimaan pada Februari ini.

Disebabkan adanya penolakan, Syafruddin menyebut akan mengirimkan surat ke kabupaten/kota.

"Kami tunggu saja tindak lanjut dari dari pusat karena dalam pertemuan itu Mempan bilang akan kirim surat sebagai tindak lanjut," imbuh Edi.

Diketahui, rekrutmen tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang rencananya akan dilakukan pada Februari 2019 dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2). Formasi yang tersedia adalah pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Adapun syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, dapatt dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.(rzt)