Rekomendasikan Bentuk Tim Terkait Persoalan Tanah di Riau, Ini Penjelasan Komisi II DPR RI

Logo
Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Rekomendasi pembentukan tim untuk penyelesaian persoalan lahan di Riau datang dari Panja Evaluasi Pengukuran Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Komisi II DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Senin (13/9/2021).

"Kami panja sudah merekomendasikan terhadap permasalahan tanah di Riau. Kami mendorong BPN Riau untuk berkoordinsi dengan pemerintah daerah membentuk tim kecil," ucapnya.

Nantinya, tim ini berfungsi untuk mengukur ulang dan memetakan semua hak-hak tanah di Riau. Pasalnya, selama ini ada perselisihan, IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan HGU yang dikeluarkan BPN.

"Mudah-mudahan hal itu bisa menjadi penyelesaian awal persoalan tanah yang saat ini sedang kami selesaikan. Nanti tim ini nanti akan menyisir persoalan tanah di Riau," jelasnya.

Ahmad Doli sebelumnya menyebut bahwa ada beberapa modus terkait HGU, HGB, dan HPL ini. Pertama, ada modus di mana negara atau pemerintah memberikan hak sekian hektare ke perusahaan, tetapi kondisinya itu tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa dikategorikan ditelantarkan.

"Sehingga itu menjadi tanah yang tidak ada manfaatnya bagi pendapatan negara. Kemudian,ada juga sebagai pihak yang mendapat hak itu mengagunkan ke bank dan mendapatkan kredit kemudian tak diurus. Itu yang pertama kami tertibkan," urainya.

Ia menambahkan, modus kedua adalah terdapat perusahaan yang diberi hak tanah 10.000 hektare, tetapi dalam perjalanannya itu digarap lebih dari 10.000 hektare, bahkan mencapai 100.000 ribu hektare.

"Itu yang akhirnya berhimpitan dengan hak rakyat dan perusahaan lainnya. Ini yang kemudian bisa menjadi konflik. Padahal, lahan yang digarap itu belum tentu masuk ke pendapatan negara, baik untuk pusat dan daerah," ungkapnya.

Sementara itu, modus ketiga, yakni tanah keterlanjuran, ada tanah-tanah yang selama ini diberi hak, tetapi berurusan dengan kawasan hutan.

"Modus ini memang mulai ditertibkan oleh pemerintah dan Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengeluarkan kebijakan tanah keterlanjuran itu akan diputihkan, tetapi ternyata kami dapat informasi dari BPN selisihnya masih banyak," tuntasnya.(rzt)



BACA JUGA

Comments (3)

  • Logo
    - Tahmina Akthr

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?

    Reply

Leave a Comment



Masukkan 6 kode diatas)