Reforma Agraria Sawit, Wamenkop : Harus Bermuara pada Kepemilikan dan Kesejahteraan Rakyat

Logo

RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, M.Si., menegaskan bahwa reforma agraria sektor perkebunan sawit tidak boleh berhenti pada penguasaan kembali lahan oleh negara, tetapi harus bermuara pada kepemilikan kolektif dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui koperasi.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi bertema Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat melalui konferensi pers di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau, Rabu (18/11/26). 

Farida mengatakan, reforma agraria harus mencakup dua aspek penting, yakni penataan aset (asset reform) dan pembukaan akses ekonomi (access reform). Dengan demikian, petani tidak hanya memperoleh kepastian hak atas lahan, tetapi juga akses terhadap pembiayaan, pengolahan hasil perkebunan, dan pasar.

"Koperasi menjadi instrumen strategis untuk mengonsolidasikan lahan, produksi, dan pembiayaan petani. Melalui kelembagaan tersebut, petani berpeluang memiliki pabrik kelapa sawit secara bersama serta menikmati nilai tambah dari industri hilir," sebut Wamenkop RI ini.

"Kementerian Koperasi mendorong tiga langkah utama, yakni memperkuat kepastian hak dan manfaat lahan melalui koperasi, membangun pabrik milik koperasi dengan skema pembiayaan sehat, serta mengembangkan hilirisasi sawit mulai dari CPO hingga minyak goreng, biodiesel, dan produk turunannya," imbuh Farida.

Ia juga mengungkapkan, kerja sama dengan Agrinas Palma Nusantara telah disepakati melalui nota kesepahaman (MoU) pada 2 Juli 2026. Kesepakatan tersebut mencakup alokasi 20 persen lahan untuk plasma yang dikelola petani melalui koperasi, dengan target sekitar 250.000 hektare atau sedikitnya 250 koperasi.

"Program tersebut nanti juga akan diperkuat melalui rencana fasilitasi 240 koperasi pada 2027–2029. Selain itu, Kementerian Koperasi telah mengidentifikasi 2.587 koperasi perkebunan yang berpotensi diperkuat dan dikonsolidasikan," sebut Farida.

Ia menekankan, keberhasilan koperasi harus ditopang tata kelola transparan, manajemen profesional, keanggotaan yang kuat, pasokan tandan buah segar (TBS) terverifikasi, serta rencana bisnis yang layak.

"Tantangan ke depan adalah memastikan kepastian hak atas lahan, kesiapan koperasi, akses pembiayaan, dan profesionalisme petani sekaligus mencegah munculnya konsentrasi kepemilikan baru," jelas Farida.

"Keberhasilan reforma agraria sawit bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat, tetapi dari kepemilikan aset, kekuatan koperasi dalam mengambil keputusan, serta kembalinya nilai tambah kepada rakyat," tegasnya.

Ia berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, organisasi petani, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mewujudkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat.

"Dengan demikian, reforma agraria sawit tidak sekadar mengembalikan tanah kepada rakyat, tetapi juga memberikan kepemilikan, nilai tambah, dan masa depan ekonomi yang lebih sejahtera," tutup Wamenkop RI. *(mrz)



BACA JUGA

Comments (3)

  • Logo
    - Tahmina Akthr

    https://riauhits.com/berita-reforma-agraria-sawit-wamenkop--harus-bermuara-pada-kepemilikan-dan-kesejahteraan-rakyat.html Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?

    Reply

Leave a Comment



Masukkan 6 kode diatas)