Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) BENGKALIS - Rapat rencana aksi penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis digelar oleh Bappeda Bengkalis bersama sejumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam rencana aksi penanganan abrasi itu, ada  13 Perangkat Daerah yang akan terlibat langsung. 

Rapat digelar di ruang rapat Zahari Lantai II Bappeda Bengkalis pada Selasa (19/11/2019) dan dibuka oleh Kepala Bidang PPE Bappeda Bengkalis, M Firdaus. Peserta rapat diketahui sebagian besarny adalah pimpinan PD diwakili oleh Sekretaris maupun Kepala Bidang. Pimpinan PD yang hadir, antara lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, H Herliawan dan Plt Kadis Pertanian, H Tarmizi.

Kemudian, juga hadir pejabat fungsional yang juga mantan Kepala Bappeda Bengkalis, H Jondi Indra Bustian. Dalam sambutannya, Firdaus mengatakan, pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda Riau telah menyiapkan draft awal rencana aksi pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar perbatasan dengan Malaysia untuk tahun 2020-2024.

Adapun dalam draft itu sudah disusun aksi dan SKPD penanggung jawab yang berjumlah 13 SKPD, di antaranya peningkatan aksesbilitas, pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan potensi ekonomi, pengembangan potensi pariwisata, pengembangan koperasi, sosial, percepatan pemulihan pulau-pulau terluar, dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Terkait adanya draft rencana aksi itu, Jondi Indra Bustian menilai segala yang tertuang dalam rencana aksi sudah melebar ke mana-mana dan tidak lagi fokus pada poin inti, yakni penanganan abrasi. Dari apa yang disampaikan oleh Kabid PPE di awal sambutannya di mana penanganan abrasi untuk Kabupaten Bengkalis hanya 400 meter, kata dia lagi, tidak sebanding dengan luas abrasi yang terjadi.

Karena itu, ia berharap ada pembicaraan lagi dengan Bappeda Provinsi agar rencana aksi tidak melenceng dari poin inti. Di sisi lain, menurut Plt Kadis Pertanian H Tarmizi pada prinsipnya pihaknya bersedia mengisi draft rencana aksi tersebut. Akan tetapi, imbuhnya, perlu juga ditegaskan setelah draft rencana aksi ini diisi,  bagaimana kelanjutannya. Sebelumnya, Kepala Bidang PPE Bappeda Bengkalis M Firdus menyebut, paling lambat Jumat depan draft rencana aksi sudah ia terima.

“Sebisanya saja apa yang bisa diisi karena ini juga masih draft. Saran-saran dalam rapat ini nanti disampaikan dan tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan perubahan,” sebutnya.(rzt)