Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemungutan retribusi sampah di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mendapat halangan, padahal telah ada aturan bahwa pungutan retribusi sudah dialihkan ke instansi tersebut. Menurut Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Agus Pramono, ada Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2014 dan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 52 tanggal 9 Januari tahun 2020.

Di dalam aturan itu disebutkan bahwa ada peralihan antara LKM-RW yang semula mengambil retribusi, dialihkan kepada anggota DLHK.

"Efektif kami lakukan di bulan Juli. Dari Juli hingga Agustus ini kami ambil, masih banyak gangguan, tarik-menarik. Kami tidak bisa mulus mengambilnya itu karena terdahulu LKM-RW itu yang mengambil. Terdahulu mungkin pemuda tempatan, terdahulu ada orang-orang yang mengutip itu. Itu masih menghalangi kami untuk mengambil di situ," ucapnya, Jumat (14/8/2020).

Sebenarnya, kata dia, hal seperti ini sudah tidak boleh lagi. 

"Kalau saya sebut tadi, LKM-RW kah, pemuda tempatan-kah, orang-orang yang mengambil itu, entah siapa pun orangnya, saya tidak menuduh," tuturnya.

Meski demikian, sambungnya, memang ada gangguan dan masih ada oknum yang ingin mengambil retribusi sampah seperti dulu. Adapun pungutan yang diambil oknum, selain petugas DLHK dianggap ilegal.

"Yang jelas ada yang mengambil ke masyarakat itu. Mereka ini masih pengin yang seperti itu. Mereka tetap mengambil maka saya katakan dia adalah ilegal, berarti pungli. Kalau kami bicara pungli, tentu ada pidananya," jelasnya.

Harapannya, jangan sampai DLHK melakukan upaya hukum untuk menindak masyarakat yang masih mengambil retribusi sampah di lingkungan masyarakat.

"Harapan saya, janganlah sempat saya pidanakan orang yang mengambil pungli," tutupnya.(rzt)