Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru

RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan langkah konkret untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan ijazah anak yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, S.E., M.M., mengatakan persoalan tersebut banyak disampaikan langsung oleh masyarakat, khususnya para orang tua siswa. Aduan itu diterimanya dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan warga, termasuk seusai melaksanakan ibadah salat.

Menurutnya, sejumlah orang tua mengeluhkan ijazah anak mereka yang belum dapat diambil setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Persoalan tersebut terjadi pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Tunggakan yang menjadi persoalan, tidak hanya berkaitan dengan biaya pendidikan, tetapi juga dapat berupa tunggakan pembayaran seragam atau kebutuhan sekolah lainnya," sebut Agung Nugroho dibeberapa platform media sosial pada Rabu (19/08/26).

"Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat masa depan anak, terutama bagi mereka yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya namun terkendala karena belum memperoleh ijazah," imbuhnya.

Atas persoalan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menghadirkan solusi melalui program Zero Anak Putus Sekolah. Program tersebut diharapkan menjadi jalan keluar bagi keluarga yang mengalami kesulitan menyelesaikan tunggakan biaya sekolah.

Agung Nugroho mengimbau masyarakat Kota Pekanbaru yang memiliki anak, putra-putri, maupun keponakan yang masih memiliki tunggakan biaya sekolah dan mengalami kendala dalam mengambil ijazah agar segera melaporkan kondisi tersebut kepada Kantor Kecamatan di wilayah tempat tinggal masing-masing.

"Kami dari Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki program Zero Anak Putus Sekolah untuk menjawab persoalan ini. Bapak dan ibu masyarakat yang memiliki tunggakan biaya sekolah agar segera melaporkan ke kantor kecamatan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Laporan tersebut akan didata dan direkap pihak Kecamatan untuk menjadi bahan penanganan bagi kami," ujar Agung Nugroho.

Wali Kota Pekanbaru ini menargetkan proses pendataan dan penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru.

"Program ini diharapkan tidak sekadar menyelesaikan persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga memastikan tidak ada anak Pekanbaru yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan ekonomi keluarga," sebutnya.

Agung Nugroho pun mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut. Pemerintah, menurutnya, ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita tanpa terhambat persoalan tunggakan sekolah.

"Mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu sehingga masa depan anak-anak kita bisa tercapai sesuai dengan harapan dan cita-citanya," tutup Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.

Langkah tersebut sekaligus menjadi komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperkuat akses pendidikan bagi seluruh anak dan mewujudkan lingkungan pendidikan yang tidak meninggalkan anak-anak dari keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi. *(mrz)