RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Ketua Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI) Provinsi Riau, Drs. Puncak, menegaskan pentingnya penggunaan benih kelapa sawit unggul, bersertifikat, dan legal sebagai fondasi keberlanjutan industri perkebunan sawit di Indonesia.

Dalam sambutannya, ia menyebut Riau sebagai salah satu sentra perkebunan nasional yang memiliki potensi besar sekaligus tanggung jawab dalam menjaga kualitas perbenihan, khususnya di sektor hulu perkebunan kelapa sawit.

"Perlu kita ketahui, benih yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki legalitas dapat mengancam masa depan petani maupun keberlangsungan industri perkebunan. Karena itu, seluruh peserta dan pelaku usaha perbenihan diimbau mematuhi regulasi pemerintah serta mengikuti proses sertifikasi yang berlaku," jelas Puncak, Selasa (03/11/10).

"Legalitas dan sertifikasi benih bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan kewajiban hukum dan moral untuk melindungi petani serta mencegah peredaran benih ilegal," tegasnya, didampingi Ketua Pelaksana, Dr. Eko Jaya Siallagan, SP., M.Si.

Puncak juga menekankan bahwa PPBTPI Provinsi Riau akan memprioritaskan perlindungan, advokasi, dan pembinaan kelembagaan bagi penangkar yang berkomitmen serta terdaftar sebagai anggota resmi organisasi.

"Penangkar yang menjalankan usaha di luar organisasi dan tidak terdaftar sebagai anggota tidak termasuk dalam cakupan perlindungan kelembagaan PPBTPI Riau. Segala risiko hukum maupun administrasi yang dihadapi menjadi tanggung jawab masing-masing," sebut Puncak.

Ia berharap momentum tersebut dapat memperkuat solidaritas antar penangkar, menyatukan persepsi, serta meningkatkan komitmen terhadap legalitas dan tata kelola perbenihan.

"Melalui organisasi yang resmi dan kepatuhan terhadap regulasi, kita ingin profesi penangkar benih di Riau semakin kuat, bermartabat, dan memiliki kepastian dalam menjalankan usaha," tutupnya.

Sementara itu, Direktur Pembenihan Perkebunan Pusat, Ebi Rulianti, S.P., M.Sc., mengapresiasi langkah Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI) Riau yang menggelar kegiatan sertifikasi benih dan perlindungan penangkar benih kelapa sawit di Provinsi Riau.

"Kegiatan ini layak menjadi percontohan (role model) bagi provinsi lain karena melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong tata kelola perbenihan kelapa sawit yang berkualitas dan bertanggung jawab," jelas Ebi Rulianti.

Ia menegaskan, sertifikasi benih merupakan jaminan bagi petani maupun produsen bahwa benih yang digunakan berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sertifikasi harus diikuti pengawasan ketat terhadap peredaran benih di lapangan.

"Selain petani, perlindungan terhadap produsen dan penangkar benih juga menjadi perhatian pemerintah melalui penyusunan regulasi. Pengaturan tersebut mencakup produsen kecambah, produsen pembesaran benih, hingga penyempurnaan sistem pembayaran secara daring (online)," ujarnya.

Ebi juga menjelaskan, harga benih kelapa sawit saat ini berada di kisaran Rp59 ribu per bibit, naik dari sebelumnya sekitar Rp50 ribu. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya harga plastik polibag sebagai salah satu komponen utama produksi, serta biaya tenaga kerja.

"Kami imbau kepada petani agar tidak sembarangan membeli benih kelapa sawit melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce). Petani yang ingin membeli benih siap tanam sebaiknya membeli langsung dari produsen yang telah terdaftar dan memiliki izin jual dari pemerintah. Begitu juga produsen pembesaran benih, harus memastikan benih yang dibeli berasal dari sumber resmi yang telah terdaftar," tutupnya.

Melalui sertifikasi, pengawasan peredaran, dan perlindungan penangkar, pemerintah berharap kualitas benih kelapa sawit semakin terjamin, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi petani maupun pelaku usaha perbenihan. *(mrz)