Plt Bupati Bengkalis, Muhammad.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Plt Bupati Bengkalis, Muhammad diminta untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Adapun Muhammad sudah tiga kali mangkir untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013.

Diketahui, pemanggilan dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau pada Kamis (6/2/2020), Senin (10/2/2020), dan pada Selasa (25/2/2020). Muhammad tidak pernah menghadiri ketiga pemanggilan itu.

"Kami mengimbau sebagai pejabat publik, hendaknya taat dan patuhi hukum, patuhi aturan. Ikuti saja, itu imbauan kami," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Jumat (28/2/2020).

Disampaikannya, penyidik masih berkoordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus terkait langkah selanjutnya terhadap Muhammad.

"Sedang didiskusikan," ucapnya.

Ia meneragkan, sesuai aturan, tiga kali tidak mengindahkan panggilan, penyidik akan dilakukan penjemputan paksa.

"Aturannya, tiga kali panggilan disertai dengan surat perintah membawa," paparnya.

Di samping pemanggilan paksa, penyidik pun dapat memasukkan Muhammad sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Akan tetapi, hal itu belum dilakukan sebab masih dibicarakan oleh penyidik dalam suatu rapat.

"Masih harus dirapatkan dengan direkturnya (Kombes Andri Sudarmadi)," sebutnya.

Sementara itu, soal apakah ada kendala untuk menjemput Muhammad secara paksa, ia menegaskan tidak ada.

"Tidak ada (kendala). Kemarin karena ada permintaan melalui kuasa hukumnya," tuturnya.

Dalam proyek pipa transmisi ini, Muhammad kala itu menjabat sebagai bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, SF Harianto. Proyek dianggarkan di Dinas PU Riau dengan senilai Rp3.828.770.000. Dalam pengerjaannya, terdapat berbagai penyimpangan. Akibatnya, negara dirugikan Rp2.639.090.623 miliar.(rzt)