RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh gerai yang dibangun memenuhi standar kelayakan sebelum mulai beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat desa.

Komitmen itu ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, Ir. H. M. Taufiq Oesman Hamid, M.T., dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Dekonsentrasi Percepatan Tim Verifikasi dan Validasi Gerai KDKMP di Provinsi Riau, pada Rabu (09/09/26).

Menurut Taufiq, percepatan verifikasi dan validasi menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arahan Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

"Verifikasi dan validasi ini adalah benteng akuntabilitas. Karena itu, lingkup kerja harus dilakukan secara teliti, mulai dari verifikasi administratif, verifikasi lapangan hingga penggunaan instrumen teknis," ujar Kadisperindagkop UKM Provinsi Riau.

Hingga saat ini, Ia menyebutkan sebanyak 518 KDKMP di Provinsi Riau telah menyelesaikan tahapan yang ditargetkan. Capaian tersebut menjadi bagian dari progres pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan koperasi desa sekaligus mendorong percepatan pembangunan gerai KDKMP.

"Persiapan program telah kita dilakukan sejak sebelumnya melalui serangkaian rapat koordinasi dengan seluruh dinas yang membidangi koperasi di kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan secara virtual maupun melalui rapat rutin yang kemudian ditindaklanjuti secara berkelanjutan," sebut Taufiq.

Dalam rapat Monev tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai teknis verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai serta kelengkapan KDKMP. Sejumlah narasumber dilibatkan, di antaranya dari Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI, PT Agrinas Pangan Nusantara, serta Korem 031/Wirabima.

Taufiq menekankan bahwa proses verifikasi tidak boleh sekadar menjadi tahapan administratif. Setiap gerai harus benar-benar dipastikan kelayakan fisik dan kelengkapannya sehingga dapat berfungsi secara optimal ketika mulai beroperasi.

"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketajaman kita dalam memvalidasi kelayakan fisik gerai sebelum operasional dimulai. Untuk itu diharapkan seluruh tim yang terlibat menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel," jelas Taufiq.

"Program KDKMP sendiri diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik gerai. Mari kita pastikan bahwa setiap gerai KDKMP yang berdiri adalah bangunan yang andal sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa," tegasnya didampingi oleh Kasi Pelatihan Disperindagkop UKM Provinsi Riau, Mikha Melina Harahap, S.STP., M.Si.

Pemerintah Provinsi Riau menyadari bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur kewilayahan, serta pihak terkait terus diperkuat.

"Saat ini, Pemprov Riau terus mendorong progres pembangunan kelembagaan KDKMP. Percepatan tersebut diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tutup Kadisperindagkop UKM Provinsi Riau. *(mrz)