RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara rutin setiap bulan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan data penerima bantuan sosial selalu akurat sehingga program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) kelurahan se-Kota Pekanbaru, pada Selasa (07/07/26).

Menurut Wawako, dinamika kehidupan masyarakat berlangsung sangat cepat. Perubahan data kependudukan, seperti perpindahan domisili, kelahiran, hingga kematian, terjadi hampir setiap waktu. Begitu pula kondisi sosial dan ekonomi warga yang dapat berubah dalam waktu singkat, sehingga perlu pembaruan data setiap bulannya.

"Perubahan data kependudukan maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat harus terus diperbarui. Dengan data yang selalu mutakhir, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Markarius.

Ia menegaskan, akurasi data menjadi kunci keberhasilan berbagai program kesejahteraan. Untuk itu, Pemerintah harus mampu meminimalkan kesalahan sasaran, sehingga tidak ada lagi warga yang berhak justru terlewat dari program bantuan, ataupun masyarakat yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima.

Dalam kesempatan tersebut, Markarius juga mengingatkan seluruh petugas Puskesos agar mengikuti bimbingan teknis dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, kualitas pendataan sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan profesionalisme para petugas di lapangan.

"Maka kami berharap proses kepada para petugas bahwa pendataan bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi merupakan amanah yang menentukan kualitas kebijakan pemerintah dalam bidang sosial," sebut Wawako Pekanbaru.

"Pendataan membutuhkan ketelitian, kesabaran, integritas, dan komitmen yang tinggi. Kondisi masyarakat terus berubah, sehingga petugas harus bekerja secara cermat agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Markarius menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana setiap kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya.

"Dengan semangat kebersamaan, kita dapat menghadirkan pemerintahan yang semakin responsif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih sejahtera," tutup Markarius.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Sosial kota Pekanbaru, Junaedy, S.Sos., M.Si. mengatakan terdapat sekitar lebih kurang 83 orang operator Puskesos di setiap Kelurahan yang akan melakukan pendataan sosial ekonomi di masyarakat.

"Dalam pertemuan bimtek ini bagaimana kita akan mengajarkan secara benar kepada petugas penggunaan aplikasi SIKS-NG, seperti mengetahui bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat melalui ketentuan memahami sistem desil dalam DTSEN yang telah diatur Kemensos," sebut Junaedy.

"Intinya tujuan kegiatan bimtek ini, Dinas Sosial memiliki target bahwa pemuktahiran data di setiap Kelurahan/Kecamatan lebih akurat, artinya bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mampu," tutupnya Singkat. *(mrz)