RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako (BSP), Raihan, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menetapkan pembagian dividen interim dari kinerja tahun buku 2025 kepada para pemegang saham daerah.

Dalam skema pembagian sementara tersebut, Kabupaten Siak memperoleh porsi terbesar yakni 72 persen. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan bagian sebesar 12 persen, sedangkan sisanya dialokasikan kepada daerah pemegang saham lainnya sesuai porsi kepemilikan masing-masing.

Raihan menjelaskan bahwa secara prosedural pembagian dividen sebenarnya harus melalui tahapan audit terlebih dahulu sebelum diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Melalui forum tersebut, barulah laba bersih perusahaan secara resmi ditetapkan dan dibagikan kepada para pemegang saham.

"Secara normal harus diaudit dulu, kemudian diputuskan dalam RUPS tahunan. Setelah itu baru ditetapkan laba yang akan dibagi sesuai porsi daerah," kata Raihan.

Ia menambahkan, dalam struktur pembagian laba perusahaan juga terdapat sejumlah komponen yang harus disisihkan terlebih dahulu. Di antaranya adalah cadangan umum perusahaan serta alokasi dana tanggung jawab sosial atau CSR. Setelah kedua komponen tersebut dipenuhi, barulah sisa laba dapat dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Menurut Raihan, keputusan membagikan dividen interim dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak dari sejumlah pemangku kepentingan. Salah satu pihak yang mengajukan permintaan percepatan pembagian adalah pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan pendapatan.

"Karena ada kebutuhan mendesak dari beberapa stakeholder, maka diminta agar jika memungkinkan dividen bisa segera dibagikan," ujar Raihan.

"Angka dividen interim yang ditetapkan tetap dihitung secara konservatif sehingga tidak akan lebih rendah dari angka final yang nantinya diputuskan dalam RUPS setelah proses audit selesai," imbuhnya.

Di sisi lain, PT BSP juga tengah menghadapi sejumlah tantangan operasional yang berdampak pada kinerja perusahaan. Raihan mengakui selama ini terdapat berbagai kerugian yang berada di luar jangkauan perusahaan.

Untuk mengatasinya, manajemen melakukan berbagai langkah strategis, termasuk menyusun ulang program kerja, melakukan negosiasi terhadap kontrak yang sedang berjalan, hingga meminta relaksasi kepada pemerintah terkait sejumlah kewajiban perusahaan.

"Beberapa kewajiban kami tunda terlebih dahulu yang sifatnya lebih pada efisiensi anggaran. Dengan langkah ini kami berharap perusahaan bisa kembali bertahan dan berjalan sesuai kaidah profesionalisme," kata Raihan.

Namun demikian, ia menegaskan langkah efisiensi tersebut bukanlah solusi permanen. Solusi jangka panjang yang tengah diupayakan adalah menurunkan biaya operasional, salah satunya melalui pembangunan pipa penyalur minyak.

"Saat ini PT BSP masih menggunakan sistem pengangkutan berbasis truk yang dinilai memiliki biaya jauh lebih tinggi. Studi pembangunan pipa salur sedang berlangsung, sementara perusahaan juga terus mencari mitra melalui skema Komitmen Kerja Pasti (KKP)," ungkap Raihan.

Ia juga menyoroti kuatnya dukungan dari pemerintah daerah selama dua tahun terakhir. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah sangat membantu perusahaan, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan percepatan perizinan.

"Keberpihakan stakeholder kepada kami luar biasa, terutama dari Kabupaten Siak dan Pemerintah Provinsi Riau. Saat kondisi emergency, izin-izin khusus bisa diproses lebih cepat," ujar Raihan seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini mendukung keberlangsungan perusahaan daerah tersebut.

Untuk kedepan menurut Raihan, PT BSP akan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan keterbukaan terhadap masukan publik.

"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Itu akan menjadi bahan bagi kami untuk memperbaiki diri agar ke depan perusahaan bisa berjalan jauh lebih baik," tutup Plt Direktur PT BSP ini. *(mrz)