RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Pengurus Besar Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (PB-PMAPHU) Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Selasa (29/9/2026) Siang. 

Terdapat sekitar kurang lebih 15 orang massa aksi membawa spanduk yang bertuliskan "Berantas Jaringan Pungli & Korupsi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru" dengan 6 dugaan praktik haram dan beberapa tuntutan tegas dan terpampang foto Oknum Kabid SD Terduga Dalang Utama.

Dalam aksinya, PB-PMAPHU menyoroti sejumlah dugaan pungutan dan pengondisian pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Di antaranya dugaan pengondisian sarana dan prasarana sekolah, dugaan pungutan terkait foto pahlawan yang disebut mencapai Rp388,8 juta, dugaan pungutan biaya ujian sebesar Rp12.000 per siswa yang menurut mereka apabila dihitung secara keseluruhan dapat mencapai sekitar Rp1,3 miliar, serta dugaan pengadaan spanduk SPMB 2026 lalu.

PB-PMAPHU mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru segera meminta Wali Kota Pekanbaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengevaluasi dan, sesuai hasil pemeriksaan, mengambil tindakan terhadap oknum Kepala Bidang SD yang mereka sebut terkait dugaan tersebut.

Massa yang dikoordinir oleh Ariansyah Siregar meminta agar Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru melakukan audit investigatif secara komprehensif, termasuk menelusuri dugaan pungutan pada sampul rapor dan ijazah serta berbagai pengadaan yang dipersoalkan.

Selain itu, PB-PMAPHU mendesak agar hasil pemeriksaan internal diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Massa juga meminta adanya transparansi penanganan perkara serta mekanisme pengembalian uang kepada orang tua atau wali murid apabila pemeriksaan nantinya membuktikan terdapat pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

PB-PMAPHU menegaskan tuntutan tersebut sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan di Kota Pekanbaru. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan dari pihak berwenang.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dr. Syafrian Tommy, S.STP., M.Si., menemui massa aksi PB-PMAPHU Provinsi Riau dan menyatakan pihaknya telah menerima serta memperhatikan aspirasi mahasiswa terkait persoalan pendidikan di Kota Pekanbaru.

Ia mengapresiasikan aksi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Dinas Pendidikan mendukung program pemerintah mengenai pembebasan biaya pendidikan pada sekolah negeri jenjang SD dan SMP.

"Menanggapi dugaan pungutan yang dibebankan kepada orang tua atau peserta didik,  kami dari Dinas Pendidikan mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan langsung melalui SP4N-LAPOR! agar setiap pengaduan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku," sebut pria yang akrab disapa Tommy ini.

Menurutnya, Dinas Pendidikan juga akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Inspektorat, untuk memeriksa dugaan permasalahan yang disampaikan mahasiswa. 

"Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, kami akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ini merupakan komitmen kami masyarakat dalam memperoleh pendidikan secara merata dan menyeluruh," tutup Tommy. *(mrz)