Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) BANGKINANG - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera salah satunya akan melalui Kabupaten Kampar. Terdapat dua sesi pembangunan tol di Kampar, yakni Sesi I Pekanbaru-Bangkinang dan Sesi II Bangkinang-Pangkalan. Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimuljono berkesempatan untuk meninjau progres pembangunan Ruas jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di STA. 8+000 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang, Jumat (25/9/2020) sebelum ia dan rombongan bertolak ke Dumai menghadiri peresmian Jalan Tol Pekanbaru-Dumai oleh Presiden RI Joko Widodo melalui virtual.

Adapun kedatangan Menteri Basuki disambut oleh Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto. Dalam kesempatan itu juga hadir Anggota DPR RI asal Kabupaten Kampar H Syahrul Aidi Maazat serta Dirjen Kementerian PUPR, Direktur Jalan Tol Danang Parikesit dan pejabat dari PT Hutama Karya Infrastruktur, serta staf dari Kementerian PUPR Republik Indonesia.

Para pejabat negara dan daerah ini dalam kesempatan ini juga melihat maket rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang. Menurut Menteri Basuki, Jalan Tol Trans Sumatera ini akan menghubungkan provinsi di Pulau Sumatera. Ia menyebut, banyak manfaat yang diperoleh dari pembangunan jalan tol ini, antara lain waktu tempuh yang makin pendek, membangkitkan ekonomi masyarakat, dan mempercepat pengembangan wilayah.

Memangkas waktu perjalanan, terangnya, juga akan memangkas biaya perjalanan bagi distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dikatakan Bupati Kampar, jalan tol ini merupakan salah satu program strategis pemerintah yang akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi daerah.

“Kami berharap pekerjaan pembangunan jalan tol ini dapat selesai sesuai target pada Oktober tahun 2021 sehingga dapat segera dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati masyarakat dan berdampak peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya Kampar," ucapnya.

Disampaikan Anggota DPR-RI Dapil Kampar, Syahrul Aidi, dirinya mengajak seluruh komponen terus berjuang membangun daerah.

"Banyak cara yang dapat kami lakukan. Selain pembangunan langsung, juga dapat dilakukan dengan pola hibah infrastruktur, di mana untuk awalnya dibangun dan dibiayai oleh daerah kemudian biaya akan diganti oleh Kementerian yang terkait," tuturnya.(rzt)