RIAUHITS COM, PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, H. Markarius Anwar S.T., M.Arch, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sukajadi Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan rembuk stunting, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru tahun 2027.

Markarius Anwar menegaskan bahwa kehadiran pemerintah kota dalam Musrenbang bertujuan memastikan setiap usulan masyarakat dapat terserap dengan baik, termasuk aspirasi yang mungkin belum terakomodasi pada pembahasan di tingkat kelurahan.

"Melalui Musrenbang ini kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Sukajadi. Bisa saja ada usulan masyarakat yang belum terangkum sebelumnya di tingkat kelurahan. Di forum ini semuanya kita susun dan usulkan agar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan," ujar Markarius.

Salah satu persoalan yang mencuat dalam forum tersebut adalah masalah banjir yang kerap melanda Kelurahan Kedung Sari. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan peninjauan langsung bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Menurut Markarius, hasil kajian lapangan nantinya akan menjadi bahan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Insya Allah kita bersama PUPR akan turun meninjau dan mengkaji apa yang menjadi persoalannya. Setelah itu akan diinput oleh Bappeda sehingga sudah ada usulannya dalam perencanaan pembangunan," katanya.

Selain persoalan infrastruktur, Musrenbang juga menerima sejumlah masukan dari Forum Anak Kota Pekanbaru. Anak-anak menyampaikan berbagai aspirasi terkait akses pendidikan yang lebih merata.

Wawako Pekanbaru menyebutkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem domisili yang menggantikan sistem zonasi diharapkan dapat memperluas kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan.

"Dengan sistem domisili yang baru ini, mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena tidak mendapatkan akses pendidikan," ujar Markarius, pada Jum'at (06/03/26).

Forum Anak juga menyoroti perlunya perhatian khusus bagi anak-anak disabilitas serta anak jalanan yang ingin bersekolah. Pemerintah kota mempertimbangkan kemungkinan menghadirkan jalur afirmasi atau mekanisme khusus agar kelompok tersebut dapat memperoleh hak pendidikan secara setara.

Di sektor infrastruktur, Markarius menjelaskan sebagian besar pembangunan jalan di Kecamatan Sukajadi telah selesai. Namun, masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan penyelesaian lanjutan.

"Selain itu, terdapat juga kondisi sejumlah kantor lurah yang menjadi perhatian kita karena dinilai sudah tidak memadai bahkan mengalami kerusakan. Kita ingin memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama yang paling dekat dengan pelayanan publik," kata Markarius.

Sementara itu, dalam rembuk stunting yang digelar bersamaan, tercatat terdapat 22 anak di Kecamatan Sukajadi yang mengalami stunting dan saat ini berada dalam penanganan tentunya membutuhkan waktu dan intervensi berkelanjutan, terutama melalui program perbaikan gizi.

"Untuk intervensi gizi akan terus kita lakukan. Kita minta kepada camat dan lurah untuk mengambil inisiatif lebih aktif dalam penanganan kasus stunting, termasuk menggandeng dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penanganannya," tutup Wawako Pekanbaru.

Melalui Musrenbang dan rembuk stunting ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. *(mrz)