KIT Tenayan Raya Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sebanyak 400 personel gabungan disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengamankan lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT). Para personel ini akan ditempatkan di tiga posko di kawasan tersebut. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Burhan Gurning, langkah Pemko Pekanbaru mendirikan pos itu mendapat protes dari kelompok tani setempat.

Disampaikannya, apabila memang ada lahan milik orang per orang atau kelompok, bukti kepemilikannya dapat dilaporkan kepada tim advokasi.

"Nanti tim advokasi yang akan mengurus itu. Jadi, kami sudah berbagi tugas," ucapnya, Ahad (3/8/2020).

Diakuinya, dirinya sempat didatangi warga saat memantau lahan KIT. Ia meminta agar warga itu tidak mengganggu Satpol PP bekerja.

"Kalau ada keberatan, silakan melapor ke tim advokasi. Saya sampaikan seperti itu," tuturnya.

Dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pekanbaru di Hotel Pangeran beberapa waktu lalu, ia memaparkan rencana pengamanan lahan di KIT. Tiga pos pemantau lahan KIT akan dibangun di KIT yang terdiri dari satu pos utama dan dua pos pembantu.

"Kami akan membangun pos utama di pintu masuk Jalan Gajah Mada. Kemudian, kami membangun pos pembantu dua di persimpangan jalan di dalam kawasan KIT," paparnya.

Pada mulanya Jalan Gajah Mada di bagian tengah itu hanya satu jalur. Jalan ditambah warga menjadi dua jalur pada kiri dan kanan jalan. Menurutnya, kawasan ini sudah dipatok dan ada pondok-pondok dari plastik di arah PLTU Tenayan Raya.

"Informasi dari Babinsa Tenayan Raya, ada pondok di dekat kebun sawit di sekitar sana," tuturnya.

Pondok itu, sebutnya, akan dijadikan pos pembantu juga. Diungkapkannya, kebun sawit itu umurnya di bawah 10 tahun, padahal lahan ini dibeli pada 2002 atau 18 tahun lalu. Sementara itu, pos ketiga dibangun di pinggiran Sungai Siak. Jadi, satu pos utama dan dua pos pembantu ini dibangun di sepanjang Jalan Gajah Mada hingga ke tepi Sungai Siak (akses utama di KIT).

Adapun tiga pos ini akan ditempati tim dari Divisi Penguasaan Fisik Lahan KIT. Tim gabungan ini terdiri dari Satpol PP (150 orang atau 5 pleton), TNI 85 orang atau 1 SSK, Polri 85 orang, PUPR 15 orang, Dinas Pertanahan 15 orang, Dinas Perhubungan 30 orang, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 12 orang, tim advokasi 4 orang, dan tenaga administrasi empat orang, dengan total 400 orang.(rzt)