Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Jumlah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang rencananya akan mulai dibuka seleksinya pada bulan Februari 2019 masih belum dapat dipastikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Di samping belum dapat memastikan berapa jatah kuota PPPK untuk Pemprov Riau, Pemprov Riau pun belum dapat memetakan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membayarkan gaji berikut tunjangan PPPK.

Pasalnya, belum ada petunjuk teknis (Juknis) tentang jumlah kouta PPPK masing-masing daerah dan besaran gajinya hingga saat ini.

"Belum kami petakan karena belum dapat Juknisnya," ucap Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan.

Sejauh ini, paparnya, belum ada titik terang terkait penerimaan PPPK di daerah. Termasuk di Provinsi Riau. Pasalnya, dalam pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Indonesia membahas PPPK di Batam, kemarin, tidak ada perwakilan dari kementrian keuangan yang hadir. Pertemuan membahas PPPK itu hanya dihadiri oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan BKN Pusat.

"Belum ada titik temu karena hampir semua daerah menolak. Sebab, anggarannya (gaji dan tunjangan PPPK) dibebankan ke daerah (APBD), dari kementrian keuangan tidak ada yang datang," tuturnya.

"Belum putus lagi, masalah anggaran, ditumpukan ke APBD, sementara APBD kan sekarang sudah jalan," imbuhnya.

Di samping itu, hampir seluruh daerah ternyata juga tidak bersedia membuat surat pertanggungjawaban mutlak terkait penerimaan PPPK di daerahnya masing-masing. Adapun alasanya, lagi-lagi, adalah masalah anggaran yang dibebankan ke APBD.

"Masih terkendala anggaran. Ini yang masih mau dibahas lagi dengan Menpan. Kalau CPNS kan anggarannya dari DAU (Dana Alokasi Umum) Pusat yang dipindahkan ke daerah. Sedangkan untuk PPPK ini anggaranya dibebankan ke daerah," ungkapnya.

Kata dia lagi, pada pertemuan itu juga dibahas soal seleksi yang sama dengan sistem seleksi CPNS, yakni dengan menggunakan sistem Computer Asisted Tes (CAT).

"Ujiannya hampir sama dengan CPNS, pakai CAT, SKD, SKB, soalnya juga dari pusat," bebernya.

Tak hanya sistemnya yang menggunakan CAT, untuk penerimaan PPPK tahun ini khusus untuk tiga formasi, takni formasi tenaga kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

"Formasi yang dibuka tiga itu, kesehatan, pendidikan dan pertanian," katanya.

Pihaknya pun sejauh ini belum bisa melakukan tindaklanjut apapun didaerah terkait penerimaan dari PPPK karena masih menunggu arahan dari pusat, termasuk soal anggaran.

"Kalau menurut aturan kan memang akhir Februari paling lambat harus sudah dibuka seleksinya," paparnya.

Bukan hanya mengenai anggaran, pada pertemuan tersebut juga tidak dibahas soal kuota untuk masing-masing daerah, termasuk di Provinsi Riau.

"Belum dibahas, kami tunggu arahan dari pusat lah," tuntasnya.(rzt)