Demo guru di Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Aksi menuntut TPP yang tahun ini akan dihapus kembali digelar oleh kelompok guru sertifikasi SD dan SMP di Kota Pekanbaru. Ratusan guru itu kali ini berdemo di Gedung DPRD Pekanbaru untuk bertemu dengan Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril.

"Kami ingin bertemu dengan wali kota, namun tidak bisa terlaksana. Makanya kami ingin melalaui DPRD untuk bertemu wali kota," kata Koordinator Aksi, Zulfikar Rahman, Senin (8/4/2019).

Hingga kini, diakuinya, belum ada keputusan dari Walikota terhadap tuntutan guru yang meminta Perwako nomor 7 Tahun 2019 direvisi. Perwakilan guru sertifikasi itu sendiri sebelumnya ikut bersama Pemko dan PGRI ke beberapa kementerian dan lembaga di Jakarta untuk mengkonsultasikan masalah TPP.

"Kami belum dapat informasi dari pusat karena komunikasinya dengan Pemko. Apakah didiamkan saja, kami tidak tahu," terangnya.

Akan tetapi, penjelasan dari Kemendikbud sudah diterima oleh PGRI maupun perwakilan guru.

"Hasilnya mengatakan bahwa TPP itu tidak diatur oleh Pusat. Yang diatur Pusat hanya tunjangan profesi dan tunjangan tambahan penghasilan untuk guru yang belum sertifikasi," paparnnya.

"Aturannya sudah terang benderang. TPP itu diatur wali kota sesuai dengan keuangan daerah. Hingga saat ini wali kota masih bertahan dengan tidak merevisi Perwako itu. Keyakinan Wako yang demikian itu, salah kaprah," tutupnya.(rzt)