Plh Bupati Bengkalis, Bustami HY.

(RIAUHITS.COM) BENGKALIS - Anggaran bantuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya terkena dampak rasionalisasi penanganan Covid-19 dipastikan kembali dianggarkan di APBD Perubahan 2020. Hal itu disampaikan oleh Plh Bupati Bengkalis, Bustami HY, ketika menerima puluhan mahasiswa yang melakukan aksi protes menyusul dipangkasnya bantuan biaya pendidikan, Rabu (29/7/2020).

Dalam pertemuan di ruang rapat Hangtuah Lantai II kantor Bupati Bengkalis itu, Bustami mengatakan bahwa pandemi virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia, berdampak terhadap ekonomi. Pada awal 2020, tepatnya Maret, Pemerintah Bengkalis diperintahkan untuk melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sesuai dengan aturan pemerintah, Bengkalis melakukan pergeseran. Akan tetapi, belum selesai pergeseran anggaran, muncul SKB 2 menteri dan terjadi rasionalisasi luar biasa.

"Berdasarkan PMK 35 Tahun 2020 tentang postur APBN Kabupaten Bengkalis maka terjadi rasionalisasi yang luar biasa. Kalau dihitung, hampir 1/3 dari pendapatan semua terkena pengurangan pendapatan," ucapnya, didampingi Kapolres Bengkalis.

Rasionalisasi ini, imbuhnya, berdampak terhadap semua jenis belanja. Diterangkannya, untuk menyelesaikan itu, pemerintah mengambil beberapa sikap.

"Kalau kami tidak penuhi item tersebut, akan terjadi penundaan penyaluran DAU, akan terjadi pemotongan terhadap dana bagi hasil. Kami sudah menginisiasi untuk tidak memenuhi karena pengaruhnya luar biasa terhadap Bengkalis. Namun, nyatanya DAU ditunda. Artinya, kami tidak bisa main-main dengan SKB 2 Menteri. Langkahnya, kami harus rasionalisasi semua belanja," paparnya.

Sementara itu, terkait tuntutan atau keinginan mahasiswa yang mendesak pemerintah tidak merasionalisasi bantuan pendidikan, ia menyebut biaya itu tidaklah dipangkas.

"Ketika kami menyusun RKPD perubahan, ini (bantuan pendidikan) sudah kami masuk kembali. Ini bukan dirasionalisasi, tapi angkanya dipinjam. Jadi, saat ini sudah kami posisikan kembali pada pos-posnya. Satu di Kesra, kemudian di Dinas Pendidikan," tuturnya.

Ia menegaskan, soal keinginan mahasiswa mengharuskan pemerintah memprioritaskan bantuan pendidikan sesuai visi misi, hal tersebut sudah dilakukan. Diakuinya, sebanyak 20 persen dari pendapatan dialokasikan untuk pendidikan. Lalu, mengenai tuntutan agar pemerintah menambah kuota penerima bantuan pendidikan, ia menyatakan hal itu akan disesuaikan dengan kondisi anggaran.

"Tentunya yang ini tidak terlepas dari jumlah anggaran tersedia. Untuk tahun 2020, lebih baik kami laksanakan seperti tahun sebelumnya. Ini tergantung ketersediaan dana. Kami terus berupaya supaya pos pendidikan terus kami tingkatkan," ujarnya.

Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bengkalis sebelumnya kembali mendatangi kantor Bupati Bengkalis pada Rabu (29/7/2020). Aksi mereka merupakan lanjutan dari sebelumnya, terkait protes dipangkasnya anggaran bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah. Puluhan mahasiswa ini berorasi di depan kantor Bupati Bengkalis menyampaikan tuntutan. Mereka bahkan sempat mendobrak pagar dan melakukan aksi bakar ban.(rzt)