RIAUHITS.COM, PELALAWAN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan Dr. Eka Nugraha, SH MH memastikan penyelidikan dugaan korupsi bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan berlanjut.

"Pasti kita lanjutkan, saat ini masih dalam tahap penyelidikan," Kata Kajari Eka Nugraha, saat menerima audensi Aliansi Masyarakat Pemuda Pelalawan (AMPP), Senin (20/04/2026) kemarin. 

Namun Eka meminta masyarakat Kabupaten Pelalawan bersabar mengingat keterbatasan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pelalawan. 'Saat ini kita full fokus menyelesaikan berkas dakwaan kasus pupuk subsidi. Setelah itu, kami langsung akan kesana (kasus DLH Pelalawan),"ujar Kajari Eka.

Kajari Eka Nugraha juga mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan semua masukan dan kritikan dari masyarakat. 

Beberapa aktivis pergerakan Pelalawan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemuda Pelalawan (AMPP) saat beraudensi ini meminta komitmen Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam menegakkan supremasi hukum, khususnya tindak pidana korupsi. 

'Yang terpenting itu adalah penyelidikan dugaan korupsi yang belum tuntas dimana Kajari sebelumnya, yakni dugaan korupsi bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan,"tegas salah satu koordinator AMPP Said Mukhlis.

AMPP sendiri menyatakan dukungan penuhnya kepada Kejari Pelalawan dalam menegakkan supremasi hukum khususnya tindak pidana korupsi. Tapi disisi lain, AMPP juga memastikan akan memantau dan mengawasi seluruh proses hukum yang dilakukan oleh Kejari Pelalawan. 

Dugaan korupsi bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2023-2024 mulai diselidiki pihak Kejari Pelalawan pada pertengahan tahun lalu.

Diperkirakan total anggaran pengelolaan persampahan DLH Pelalawan tahun 2023–2024 mencapai miliar rupiah, bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan kebersihan kota, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta biaya operasional petugas dan kendaraan pengangkut.(ard)