Gedung DPRD Kampar.

(RIAUHITS.COM) BANGKINANG - Dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi D DPRD Kabupaten Kampar dengan puluhan pengusaha di ruang Banggar DPRD Kabupaten Kampar, Senin (9/3/2020), menyeruak adanya isu praktik suap menyuap untuk mendapatkan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan berbagai kebijakan lain yang memberatkan para pengusaha.

Menyikapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Muhammad Faisal berjanji akan memanggil stakeholder, kepala dinas, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Pemkab Kampar. Ditegaskannya, DPRD sangat mendukung yang disampaikan para pengusaha/rekanan. Harapannya, pembangunan di Kabupaten Kampar dapat lancar dan tercipta pemerataan.

Disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Kabupaten Kampar, dirinya meminta masukan positif dari semua pihak dan masukan yang konstruktif untuk pembangunan Kampar ke depan. Sementara itu, soal masalah pokok pikiran (Pokir) anggota dewan di sejumlah OPD, ia menyebut dalam hal ini para pengusaha harus berpikir jernih dulu sebab secara aturan dan peraturan perundang-undangan, DPRD harus memasukkan Pokir kegiatan untuk membangun daerah di daerah pemilihan masing-masing.

"Pokir merupakan kewenangan yang diberikan negara kepada DPRD untuk menampung aspirasi di Dapil masing-masing," ucapnya.

Adapun pokir ini untuk menyerap aspirasi masyarakat ketika dewan reses maupun silaturahmi. Disampikannya, agar di Kampar tak ada lagi budaya suap menyuap, seluruh kegiatan yang memberatkan kontraktor tak ada lagi.

"Kami ikuti aturan dan peraturan perundang-undangan agar kemudian hari tidak terjebak masalah hukum," ujarnya.

Di sisi lain, kepada para rekanan, ia pun mengingatkan agar menjaga amanah yang diberikan dan bekerja sesuai aturan.

"Ketika turun, memang banyak pekerjaan tak sesuai spek, mungkin karena praktik suap. Membias. Uang mungkin ke mana-mana. Seharusnya pakai besi sepuluh, yang dipakai besi delapan. Kami harap, ke depan tak ada lagi," katanya.

Politikus asal Danau Bingkuang ini menambahkan, pihaknya punya komitmen besar untuk Kampar.

"Kami tolong dipantau juga karena Bapak tangan-mata kami. Karena keterbatasan kami, kami harap Bapak kontraktor dan media menjadi mata-tangan kami. Silakan sampaikan agar pembangunan Kampar transparan," sebutnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kampar Agus Candra mengaku mendukung sikap para kontraktor termasuk tidak ingin menyuap OPD.

"Karena kami menginginkan keberkahan juga. Kami tak bisa memaksakan merdeka mereka bersilat di belakang kami," ucapnya.

Ia pun memahami persyaratan yang dianggap berat oleh para pengusaha. Ia juga berjanji akan mempertanyakan ke pihak eksekutif dan ia berharap APBD senilai Rp2 triliun lebih menjadi berkah untuk rakyat Kampar dan setidaknya dapat mengurangi penganggurangan. Sementara itu, menurut Anggota Komisi D DPRD Kampar, Anasril Pokir adalah amanah Undang-undang dan dewan merasa bertanggung jawab kepada masyarakat.

Adapun hearing Komisi D dengan para kontraktor yang juga dihadiri pengurus BPC Gapensi Kabupaten Kampar ini sempat memanas. Hal itu terjadi ketika Wakil Ketua Komisi D DPRD Kampar, Haswinda berbicara blak-blakan soal permainan uang dalam pengadaan proyek.

"Orang Pemda meminta uang dahulu terkadang karena beban dinas terlalu banyak," ujarnya.

Diungkapkannya juga, banyak kontraktor yang menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada OPD, tetapi tak dapat direalisasikan.

"Bukan saya mau berpihak kepada dinas, tapi kawan kontraktor yang menjanjikan. Terkadang kawan kontraktor menjanjikan, janji itu tak kawan tepati," katanya.

Ia pun mengingatkan para kontraktor bekerja sesuai aturan dan jangan sampai dinas mendapat kecaman dan diperiksa aparat penegak hukum dan KPK. Adapun suasana rapat sempat memanas karena pada ketika istri mantan salah seorang kepala OPD di Kampar ini menyampaikan pernyataan, tetapi salah seorang kontraktor bernama Irwansyah menyela dan berteriak agar Haswinda menyetop pembicaraannya.(rzt)