Gubernur Riau, Syamsuar.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Roda pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sampai saat ini belum bisa berjalan dengan sempurna di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu dikatakan Gubernur Riau Syamsuar terkait adanya nomenklatur baru dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru belum terisi semua.

Pada tahun 2019, katanya, pihaknya sudah mengadakan evaluasi terhadap 25 pejabat tinggi pratama yang telah diselesaikan proses assessmentnya oleh tim panitia seleksi. Adapun hasilnya sudah diserahkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Akan tetapi, hingga kini pihaknya belum menerima hasil assessment dari KASN.

“Yah karena kami ini, walau bagaimanapun KASN ini bagian dari pemerintahan kami, dalam hal penempatan pejabat harus mendapatkan persetujuan mereka. Sampai saat ini kami belum mendapatkan hasilnya dan Riau terganggu. Tapi tidak hanya kami saja, daerah lain juga,” tuturnya.

Di samping menanti hasil assessment pejabat eselon II dari KASN, Syamsuar pun masih menyusun jabatan pejabat eselon III dan IV untuk tahap kedua. Sebelumnya, sudah dilantik ratusan pejabat eselon III dan IV untuk mengisi posisi di SOTK yang baru dan juga yang lama.

“Tak banyak lagi nih, nanti ada lagi di bulan Februari ini dilanjutkan,” jelasnya.

Ia menyebut, lambatnya hasil assessment ini membuat banyak kepala OPD enggan untuk mengomentari setiap kegiatan yang dijalankan sebab hingga kini belum jelas jabatan definitif setelah dilakukannya assessment. Terlebih lagi, saat ini ada SOTK baru yang harus dikukuhkan sehingga bisa menjalankan kegiatan.

“Kami saat ini tiarap dulu, belum jelas ke mana ditempatkan. Kegiatan yang kami jalankan baru sebatas kegiatan wajib saja, kalau yang lain belum,” kata salah seorang pejabat yang identitasnya dirahasiakan.

Saat ini, bukan hanya jabatan pejabat eselon II, jabatan pejabat eselon III dan IV pun masih banyak yang kosong.(rzt)