Hotel Aryaduta Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Persoalan permintaan penambahan dividen kepada PT Lippo Karawaci selaku induk Hotel Aryaduta Pekanbaru sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum. Hal itu dikatakan oleh Gubernur Riau, Syamsuar, karena niat baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyurati pihak Lippo Karawaci hingga kini ditanggapi dingin.

"Pak Gubernur minta agar persoalan Hotel Aryaduta Pekanbaru diselesai secara hukum," ucap Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman.

Ia menerangkan, atas perintah Gubernur itu, pihaknya sudah menyerahkan berkas penambahan dividen Hotel Aryaduta Pekanbaru ke Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau.

"Kami sudah serahkan berkasnya ke Biro Hukum untuk melakukan pendalaman yang berkaitan dengan hukum karena MoU berkaitan dengan hukum," sebutnya.

Diakuinya, jalur hukum yang ditempuh karena beberapa kali dikirim surat pihak Lippo Karawaci tidak menggubris usulan Pemprov Riau untuk penambahan dividen.

"Kalau tak menggubris usulan kami, tentu langkah hukum yang kami tempuh karena selama ini kami ingin berbuat baik, ditanggapi dingin saja dengan mereka," tuturnya.

Padahal, dalam pandangannya, yang ingin dikejar Pemprov Riau hanya dividen, bukan orang atau barang.

"Kan pembangunan ballroom Hotel Aryaduta Pekanbaru yang tidak tertuang MoU awal, yang setiap minggunya dipakai memberi keuntungan bagi mereka, tapi dividen yang kami tuntut tak digubris mereka," tegasnya.

Lebih jauh disampaikannya, dividen yang dikejar itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan pemerintah.

"Itu dividen untuk kepentingan pemerintah, yang nantinya dikembalikan ke masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya," tuntasnya.(rzt)