Kantor Gubernur Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pelaksanaan evaluasi bagi pejabat tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sudah disetujui oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Pada awal Oktober 2021 nanti ditargetkan sudah dilakukan pelantikan pejabat yang dinyatakan layak kembali memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, tim Pansel akan mengadakan rapat pada Senin (20/9/2021) depan untuk menetapkan kriteria dan penilaian terhadap seluruh pejabat eselon II yang ada di lingkungan Pemprov Riau.

“Ada 41 pejabat eselon II yang akan dievaluasi, seluruhnya akan menjalani proses evaluasi oleh Pansel yang sudah dibentuk. Senin depan Pansel akan mengadakan rapat bersama. KASN sudah meyetujui evaluasi dan hari ini Pak Sekda bersilaturahmi ke KASN setelah pelantikan Sekda dan sekaligus melaporkan hasil pelantikan,” ucapnya, Jumat (17/9/2021).

Disampaikannya, pejabat yang dievaluasi haya pejabat yang sudah menjabat sebagai kepala OPD lebih dari satu tahun. Untuk pejabat yang belum mencapai satu tahun, imbuhnya, tidak dievaluasi, termasuk pejabat yang akan memasuki usia pensiun, tetapi jabatannya akan diassesment.

“Dari 48 pejabat eseon II yang mau pensiun tidak dievaluasi, seperti Bu Evi, Pak Indra Putrayana staf ahli, dan Kadisnaker Jonli. Yang belum satu tahun, Firdaus, Tengku Zul Efendi, Edy Afrizal, dan Kadishub Andi. Jadi, sisa 41 pejabat lain dievaluasi. Ada tiga hasil evaluasi, bisa tetap, bisa pindah jabatan, dan bisa tidak ada jabatan. Yang menentukan Gubernur sebagai PPK dari laporan pansel,” jelasya.

Terkait kriteria pejabat yang akan diganti atau yang mendapatkan rapor merah, ia tidak dapat menyebutkannya. Meski begitu, pengalaman sebelumnya dari Pansel, penilaian akan ditentukan dari hasil kinerja pejabat selama menjalani tugas, membantu Gubernur sesuai dengan OPD yang dipimpin.

“Kalau kriteria penilaian evaluasi itu bahannya dari Pansel, nanti akan ada penulisan makalah dan wawancara. Ya biasanya dinilai dari hasil kerja dan pencapaian kerja yang dijalankan, amanah atau tidak. Bisa saja dari capaian realisasi kegiatan, penilaian loyalitas terhadap pimpinan, atau ada pejabat yang tidak menjalankan kegiatan atau terlambat, termasuk menjalankan visi misi Gubernur,” paparnya.

“Jadi, ini bisa cepat pelantikannya kalau Pansel cepat bergerak, satu minggu bisa selesai. Awal Oktober sudah bisa dijalankan, setelah evaluasi Pansel lapor lagi ke KASN, awal Oktober bisa pelantikan. Kalau ada non job, di Plt kan, langsung dibuka asesment,” sebutnya.

Tim Pansel yang bakal mengevaluasi yang sudah ditunjuk Gubernur Riau terdiri dari Ketua Ashaluddin Jalil, selanjutnya Sekdaprov Riau SF Hariyanto, M Yafis, Azarudin, dan Syafriharto.(rzt)