Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemblokiran dilakukan terhadap ratusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Kota Pekanbaru karena mereka belum membayar denda sebagai sanksi membuang sampah sembarangan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri sepanjang 2019 ini, pihaknya sudah menjaring 200 lebih warga yang membuang sampah sembarangan dan tak sesuai waktu yang ditentukan.

"Warga yang terjaring diberikan sanksi berupa penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan jelang dilakukan pembayaran denda sebesar Rp250 ribu sesuai peraturan daerah (perda) yang berlaku," ujarnya, Selasa (26/11/2019).

Ia menerangkan, dari 200 lebih yang terjaring Satuan Tugas (Satgas) itu, baru setengahnya yang membayar denda.

"Yang belum bayar, eKTP-nya dilakukan penahanan sementara," jelasnya.

Disampaikannya, sebelum denda dilunasi, warga yang bersangkutan tak akan dapat menikmati layanan publik di Kota Pekanbaru. DLHK pun sudah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar memblokir sementara NIK mereka.

"Mereka juga tidak akan bisa mengurus KTP baru maupun Suket (Surat Keterangan) karena data mereka sudah dilaporkan ke Disdukcapil," paparnya.

Di sisi lain, ia pun mengimbau warga agar mematuhi aturan berlaku dengan tidak membuang sampah sembarangan dan di luar waktu yang telah ditentukan. Adapun warga hanya diperbolehkan membuang sampah di tempat-tempat penampungan sementara dengan waktu atau jadwal pembuangan mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 dini hari.

"Efek jeranya ada. Saya melihat sendiri di Kecamatan Limapuluh. Begitu ada bapaknya mau buang sampah, langsung dicegah sama anaknya agar tidak buang sampah di luar jam yang ditentukan," tutupnya.(rzt)