Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Gaji tenaga harian lepas (THL) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada APBD Perubahan 2021 ini tetap terimbas meski mendapat tentangan. Kondisi ini pun sangat disayangkan oleh DPRD Pekanbaru.

"Pemko Pekanbaru harus cari jalan lain dan yang disayangkan, seharusnya ada pemotongan gaji harus dikomunikasikan dari awal," ucap Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, Selasa (12/10/2021).

Disampaikannya, Pemko Pekanbaru tidak lagi dapat mencari cara lain lantaran biaya kegiatan tunda bayar yang kabarnya mencapai lebih kurang Rp500miliar. APBD Perubahan yang sudah disahkan oleh DPRD Pekanbaru kini telah memasuki tahap verifikasi dari Gubernur Riau. Ia pun berharap agar Gubernur Riau dapat membatalkan wacana pemotongan gaji bagi para THL ini.

"Kasihan kami dengan THL yang ada di kesehatan. Mereka di tuntut untuk kerja dengan dibayangi Covid-19. Harusnya, honor THL yang ada di Dinas Kesehatan ini ditambah, bukan dikurangi," tegasnya.

Lebih jauh, ia menyarankan agar pembayaran kegiatan tunda bayar ini tidak secara keseluruhan dibayar oleh Pemko Pekanbaru di tahun ini lewat APBD Perubahan.

"Diangsur saja, jangan semuanya dibayarkan kegiatan tunda bayar dan sisanya dimasukan ke APBD murni di tahun 2022," tutupnya.(rzt)