Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PASIR PENGARAIAN - Gelaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu berlangsung di tengah pandemi Covid-19 sehingga banyak pihak khawatir Pilkada justru menimbulkan persoalan baru, yakni munculnya klaster Pilkada yang disebabkan tidak patuhnya Bapaslon dan partai pengusung. Kerumunan massa yang mengarak Bapaslon ke KPU menjadi bukti betapa protokol kesehatan sangat diabaikan.

Adapun kerumunan massa tak terkendali sehingga berpotensi menimbulkan penularan yang masif. Padahal, Mendagri dan pihak kepolisian jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada Bapaslon agar tidak mengundang kerumunan pada saat tahapan Pilkada. Untuk mencegah munculnya klaster Pilkada ini, semua partai politik pengusung Paslon yang tergabung dalam tim koalisi pada Kamis (10/9/2020) mendeklarasikan Pilkada Damai dan Sehat serta penandatanganan pakta integritas.

Deklarasi ini dihadiri seluruh ketua tim koalisi Parpol masing-masing kandidat. Koalisi Rokan Hulu Maju (Gerindra, PDIP, Demokrat, Nasdem, PKS, Hanura) Pengusung Pasangan H. Sukiman-H Indra Gunawan diwakili Abdul Halim. Tim Koalisi Rakyat Bersatu Pengusung Pasangan Ir H Hafit Syukri MM-H Erizal ST (PAN-PKB) diwakili Ketua Tim Koalisi Murkhas. Dan tim Koalisi Rokan Hulu Lebih Baik pengusung Paslon Hamulian-Topan (Golkar dan PPP) diwakili Ketua Koalisi Nono Patria Pratama.

Dalam deklarasi ini juga hadir Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami dan Komisioner KPU Asri Siregar. Parpol Pengusung Paslon dalam deklarasi ini mengikrarkan 3 janji dalam pelaksanaan Pilkada Rohul. Pertama, patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan pada tahapan pilkada 2020. Kedua, menjaga pelaksanaan Pilkada 2020 yang aman damai dan sehat. Ketiga, menjaga Kamtibmas yang kondusif demi terwujudnya pembangunan nasional dan keutuhan NKRI.

Menurut Kapolres Rohul, AKBP Taufik Lukman Nurhidayat, melalui deklarasi dan ikrar ini, tim koalisi berserta Paslon diminta benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dalam menjalankan setiap tahapan Pilkada Rohul.

"Jadi, protokol kesehatan ini harus menjadi prasyarat dan acuan bagi setiap Paslon dan tim koalisi untuk melaksanakan tahapan Pilkada dan harus benar-benar diterapkan sehingga tidak timbul klaster baru di Pilkada ini," katanya.

Mengenai sanksi, ia menyebut bahwa bagi pelanggar protokol kesehatan nantinya akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Bupati yang sudah dikeluarkan. Di samping itu, dalam PKPU juga sudah jelas diatur dan sanksi terkait Paslon yang tidak mengindahkan protokol kesehatan setiap kegiatan, baik sosialisasi maupun kampanye.(rzt)