RIAUHITS.COM, PEKANBARU – Bupati Siak Afni Zulkifli menilai program prioritas nasional dapat menjadi peluang bagi daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, meski di tengah penyesuaian kebijakan fiskal.
 
Afni mengatakan, dalam dua pekan terakhir ia, intens melakukan komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga di pusat guna memahami arah kebijakan anggaran pemerintah. Ia mengatakan bahwa di daerah tidak ada istilah pemotongan, tetapi pengalihan anggaran. 
 
"Jadi, dari hasil pertemuan tersebut, kesimpulannya kita semua harus semangat dan harus bersama-sama mendukung program-program prioritas bapak presiden," kata Afni dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 di Ballroom Menara Dang Merdu Lantai 4, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru (18/2/2026).
 
Dihadapan Kepala Daerah se-Riau, Bupati Afni juga menyampaikan, dukungannya kepada plt. Gubernur Riau untuk menerapkan program prioritas Presiden di Provinsi Riau. Seperti Makan Gizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat serta program Inpres jalan daerah.
 
"Karena uangnya dialihkan di program nasional, Kami satu langkah dan siap berada di belakang pak Gubernur untuk mengawal semua program prioritas Presiden agar bisa terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat Riau,” tegas Afni.
 
Afni juga menyampaikan informasi yang ia terima terkait peluang dana perbantuan bagi daerah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan DPR RI, terdapat dana perbantuan sekitar Rp230 triliun yang telah disahkan dalam APBN 2026 dan dapat diakses oleh daerah.
 
“Disampaikan bahwa DPR sudah mengesahkan dana perbantuan untuk diakses sebesar Rp230 triliun. Mungkin nanti kalau dikomandoi pak gubernur, ini bisa gunakan untuk infrastruktur, pendidikan dan lain-lain,” ujarnya.
 
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak itu mengatakan, dirinya sempat menanyakan apakah skema tersebut sama dengan program Inpres Jalan Daerah. Namun ia mendapat penjelasan bahwa mekanismenya berbeda.
 
“Berarti komitmen Pak Presiden kepada daerah besar. Kami memang belum tahu mekanismenya seperti apa, tapi kalau nanti dikomandoi oleh Pak Gubernur. Kami harap kita bisa akses, kalau bisa, kita sama-sama pak seluruh kabupaten/kota di riau berjuang mendapatkan ini," kata dia.
 
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kabupaten/kota dengan kebijakan provinsi dan nasional.
 
Ia menyampaikan bahwa prioritas RKPD 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan layanan dasar, seperti kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kewajiban pemerintah seperti jalan yang berlubang. 
 
Ia juga menekankan pentingnya menggali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan pada tahun 2027, “Tantangan kita adalah bagaimana bersama-sama bekerja keras menggali potensi yang ada, InsyaAllah semua yang kita raih nanti bisa kita berubah, pendapatan daerah 2027 bisa kita tingkatkan,” tutupnya.(isd)