Bersyukur, Industri Migas di Riau Memberi Banyak Manfaat

Logo

Migas dan Multiplier Effect untuk Pembangunan Riau

WAJAH Datuk Seri Syahril Abubakar sumringah. Senyum lebar mengembang pada wajah Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) itu. Pasalnya, aspirasi LAMR agar Badan Usaha Milik Adat (BUMA) yang digagas LAMR untuk ikut mendapat bagian pekerjaan di ladang minyak Blok Rokan diakomodir pemerintah, yang diwakili SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

"Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT. Terimakasih kepada Presiden RI Datuk Seri Setia Amanah Negara Joko Widodo. Terimakasih juga kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Tuan Moeldoko atas undangan KSP mempertemukan LAMR, BUMA LAMR dengan SKK Migas Sumbagut dan PHR, sehingga aspirasi anak negeri Riau telah diakomodir dalam pengelolaan di Blok Rokan," ungkap Syahril Abubakar.

Sebelumnya, KSP memang telah mengundang LAMR dan BUMA untuk hadir di Binagraha Jakarta pada 1 November 2021. Undangan disampaikan melalui surat Nomor UND-289/KSP/D.1/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Rapat Tindak Lanjut Audiensi Masyarakat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) terkait Alih Kelola Blok Rokan untuk rapat di Binagraha. Maka, hadir langsung memenuhi undangan KSP itu antara lain Ketua LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar yang juga Komisaris Utama BUMA, serta Direktur Utama Datuk Seri Muzamil Baharudin yang didampingi direksi BUMA lainnya seperti Datuk Khairul Zainal dan Datuk Hermansyah.

Dalam pertemuan yang dipimpin Tenaga Ahli Utama Bidang Energi Kedeputian I KSP Didi Setiarto tersebut, juga dihadiri Kepala SKK Minyak dan Gas Bumi (Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikki Rahmad Firdaus, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Dana Dojoadhi dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee A Suardin.
Seusai rapat bersama KSP, Datuk Seri Syahril Abubakar menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut KSP mempertemukan LAMR, BUMA LAMR bersama dengan pihak terkait lainnya untuk finalisasi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan oleh BUMA.

"Paling penting dari keputusan rapat di Binagraha tersebut adalah BUMA bersama partnernya secara business to business dapat mengikuti semua pekerjaan yang ada di PHR sepanjang memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis lainnya. Seperti pekerjaan-pekerjaan maintenance, pemeliharaan, services, operator dan sebagainya. Sehingga harapan kita, kedepannya tidak ada lagi hambatan bagi BUMA di Blok Rokan itu," jelas Datuk Seri Syahril.

BUMA LAMR, jelas Datuk Syahril, bersifat terbuka bagi seluruh anak-kemenakan Melayu di Riau. Karena itu dirinya mengajak pengusaha-pengusaha lokal Riau untuk bersama-sama bergabung dengan BUMA LAMR untuk bekerja sama dalam menjaga, memelihara, mengembangkan dan meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan ini.
“Kita mendukung kerja-kerja di sektor perminyakan yang dikelola oleh PHR. Artinya, BUMA supporting sebagai pihak yang mewakili masyarakat Riau. Sementara PHR mewakili BUMN akan bersama-sama kita di Wilayah Rokan menjaga lifting, bahkan meningkat produksi minyak di masa-masa mendatang," kata Datuk Syahril.

Ditegaskan Datuk Syahril, dalam bekerjasama dengan PHR, BUMA LAMR bukan semata-mata berorientasi mengejar keuntungan (profit oriented) semata, tetapi lebih kepada menjunjung dan menunaikan amanah LAMR, yaitu salah satunya adalah ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meminimalisir angka kemiskinan di Bumi Melayu.

Senada dengan Datuk Seri Syahril Abubakar, Direktur Utama BUMA LAMR Datuk Seri Muzamil Baharudin kepada wartawan menegaskan, BUMA LAMR akan bekerja secara profesional sesuai dengan standar perminyakan dengan menggandeng perusahaan-perusahaan yang sudah eksis dan berkemampuan di Blok Rokan ditinjau dari kemampuan sumber daya manusia (SDM), finansial dan teknologi.

Harapan Datuk Muzamil, kerjasama secara profesional antara BUMA dan PHR dapat terjalin erat, saling melengkapi dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan produksi minyak di Wilayah Kerja Rokan.

Multiplier Effect KKKS
Komitmen kerjasama antara BUMA LAMR dan PHR yang didukung penuh pemerintah merupakan salah satu multiplier effect (dampak berganda) kehadiran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) industri minyak dan gas (migas) di Riau, yang sangat jelas dan signifikan mempengaruhi investasi daerah, perkembangan ekonomi daerah serta perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah

Bila BUMA LAMR baru berkomitman memulai pekerjaan di Blok Rokan, maka sebelumnya sudah banyak anak-anak jati Melayu Riau di Bengkalis, Siak, Pekanbaru yang terjun secara personal maupun sebagai pemilik UMKM mendapat ‘’berkah’’ dari industri Migas. Itu berarti, banyak personal dan UMKM tempatan yang mendapatkan multiplier effect dari KKKS di Riau. Salah seorang diantaranya adalah Haji Anasri, alumnus Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pekanbaru yang pernah menjabat Ketua Laskar Pemuda Melayu Duri, yang sehari-hari bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Duri.

"Alhamdulillah, meski saya hanya UMKM saja di industri Migas di Bengkalis ini, saya bersama keluarga sudah bisa menunaikan ibadah haji dari rezeki ikut kegiatan berbisnis di sektor Migas ini," ungkap Anasri yang sehari-hari menjadi Direktur Utama PT Ilham Tonang Almantiq.

Anasri yang asli berasal dari Sungai Rangau ini menjelaskan, dirinya bersama teman-teman sekampungnya, mendirikan PT Ilham Tonang Almatiq sebagai agen resmi Pertamina yang bergerak di bidang penyedia bahan bakar minyak (BBM) berupa solar, premium, minyak tanah dan gas. Sekaligus juga perusahaannya menyediakan transportasi berupa mobil tanki dan kapal laut yang siap mengantarkan BBM industri untuk mendukung kegiatan industri migas dalam hal pengeboran minyak.

"Sebagai informasi, pengeboran dan rig-rig yang berada di Duri, Bengkalis, maupun yang di Tanah Putih, Rokan Hilir, membutuhkan BBM solar yang besar. Nah, sebagian BBM solar industri yang mereka perlukan itu, disuplai oleh PT Ilham Tonang Almantiq," jelas Anasri.

Untuk mengurusi perusahaannya itu, kata Anasri lagi, dirinya mempekerjakan 100 persen tenaga kerja lokal asli putra daerah. Misalnya untuk tenaga administrasi dan untuk supir mobil-mobil tanki miliknya, semuanya adalah masyarakat dari Kabupaten Bengkalis. "Saya bergembira dan bersyukur industri Migas di Riau memberi banyak manfaat bagi saya pribadi, keluarga dan karyawan-karyawati perusahaan saya," kata Anasri yang juga Pengurus Masjid Raya Arafah Duri.

Bukan hanya Anasri seorang yang mendapat manfaat multiplier effect dari industri Migas di Riau, khususnya di Bengkalis. Masih ribuan orang lain yang terdampak manfaat dari kehadiran industri migas tersebut. Misalnya salah seorang  anak jati Suku Sakai Bengkalis bernama Mus Mulyadi. Suku Sakai adalah salah satu suku asli di Riau yang kehidupan sehari-harinya mengandalkan dari hasil hutan maupun berladang.

Awalnya, kata Mus Mulyadi bercerita pada wartawan, dirinya juga seorang petani atau pun peladang sebagaimana Suku Sakai lainnya. Namun pada suatu hari, Mus Mulyadi mengikuti program PRISMA (Promoting Sustainable Integrated Farming, Small Enterprise Cluster and Microfinance Access), sebuah program inisiatif PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang bertujuan dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan, yang menyasar para petani, pelaku usaha mikro, serta kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang tersebar di wilayah operasional CPI.

Keikutsertaan Mus Mulyadi dalam Program PRISMA Chevron, berawal karena dirinya sebagai anak jati Sakai memiliki lahan luas tapi belum bisa memanfaatkannya karena berbagai keterbatasan dirinya. "Saya bersyukur, setelah berjumpa, pihak Chevron ternyata mau bekerjasama untuk membantu dan membina Suku Sakai,’’ kenang Mus menceritakan awal mula bekerjasama sama dengan KKKS terbesar di Indonesia tersebut.

Tindak lanjut kerjasama dengan Chevron tersebut kemudian dibentuklah kelompok tani yang diberi nama Kelompok Pertanian Terpadu Masyarakat Sakai Pematang Pudu (KPTMSPP) yang domislinya di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Di kelompok tani ini, Mus Mulyadi didaulat sebagai Ketua.

Awalnya semua anggota kelompok tani diberikan pembinaan dan pelatihan terlebih dahulu. Tidak langsung diberikan bantuan bibit atau pakan untuk ternak. Sehingga baru saja program ini digulirkan, beberapa anggota kelompok tani sudah ada yang berhenti mengikuti Program PRISMA.

"Memang ada yang berhenti, tidak betah, karena pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang memang sulit diubah. Tetapi bagi saya tidak masalah. Saya terus mengikuti Program PRISMA ini. Alhamdulillah akhirnya program ini membawa manfaat bagi saya dan keluarga," kata Mus Mulyadi.

Lewat program PRISMA, kata Mus Mulyadi, dirinya bersama warga Sakai kelompok taninya megolah sungguh-sungguh berbagai komoditas pertanian dan perikanan. Antara lain bertanam kangkung, cabe, kacang panjang, timun, budidaya ikan lele, ikan patin, bebek, burung puyuh dan penggemukan sapi.  

Hasilnya kini, berkat kerjasama dan dukungan industri Migas, masyarakat Sakai sudah ada mampu membuat rumah yang permanen dan megah, mampu membeli kenderaan bermotor serta mampu membiayai sekolah anak-anaknya sampai perguruan tinggi.

Menurut penjelasan Yanto Sianipar, Senior Vice Presiden Polici, Government and Public Affair CPI kepada wartawan,  program PRISMA memang bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat melalui pelatihan  pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dan menawarkan bantuan pinjaman. Program PRISMA ini telah mendukung lebih dari 1.200 mitra binaan. Pelaksanaannya mencakup 36 sektor, termasuk pertanian, perikanan, komoditas makanan olahan, industri kreatif seperti kerajinan tenun, batik, serta desa wisata berwawasan lingkungan dan budaya.

Menurut Yanto, industri migas yang dipimpinnya juga membantu mendirikan sentra–sentra UMKM di sekitar wilayah operasinya. "Sentra UMKM berfungsi sebagai rumah dagang dan pusat bimbingan usaha,” papar dia.

Keberadaan industri migas juga nyata memberikan efek langsung pada dunia pendidikan di Riau. Berkali-kali K3S di Riau memberikan bantuan langsung kepada sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru. Antara lain misalnya; CPI-SKK Migas Sumbagut membantu SMA 3 Rumbai dan SMP 44 Palas Pekanbaru. Bantuan kepada SMA 3 Rumbai berupa 252 pasang meja dan kursi siswa, 7 set meja dan kursi guru, 7 papan tulis (white board). Sedangkan bantuan untuk SMP 44 Palas Rumbai, dibantu sebanyak 60 set meja dan kursi siswa, 2 set meja dan kursi guru, serta 2 papan tulis (white board).

Berdasarkan penjelasan Kepala Sekolah SMA 3 Rumbai, Erdani, bantuan CPI-SKK Migas Sumbagut itu bukanlah yang pertama kalinya diberikan ke sekolah mereka. Bahkan, SMA 3 Rumbai yang berada di Jalan Yos Sudarso, Umban Sari, sejak awal dibangun juga merupakan bantuan CPI, yakni pada tahun 1977. Ketika 1989 sekolah tersebut mengalami kebakaran, lagi-lagi CPI membangun ulang gedung SMA 3 di lahan yang luasnya 2 hektare tersebut dan diserah terimakan pada 25 November 1993.

Begitu pun sejarah SMA tertua di Riau, yakni SMA Negeri 1 di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Sekolah menengah yang usianya lebih tua dari usia Provinsi Riau, juga dibangun permanen oleh Chevron dan kemudian diserah-terimakan kepada pemerintah pada 8 Oktober 1957.

Multiplier effect industri migas juga dirasakan masyarakat Kabupaten Pelalawan, khususnya masyarakat di Pangkalan Kerinci dan masyarakat Kecamatan Langgam. Hal itu dirasakan sejak kehadiran PT Energi Mega Persada (EMP) Bentu sebagai salah satu KKKS di daerah mereka.

Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara EMP Bentu Ltd bersama Komisi I dan Komisi II DPRD Pelalawan Agustus 2021 lalu, Area Manager Yoyok S Purwanto didamping Ext & Int Relation Coordinator Zulfan menjelaskan bahwa EMP Bentu Ltd merupakan kontraktor pemerintah di bidang migas yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Siak.  "Dari 15 sumur gas yang dioperasikan EMP, sebanyak 13 sumur terletak di Pelalawan khususnya di Kecamatan Langgam. Gas yang diproduksi EMP Bentu Ltd dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri seperti PLN, PT RAPP, Pertamina RU II Dumai serta program jaringan gas (jargas) kota yang ada di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai," ungkap Yoyok Purwanto.

Sebagai salah satu KKKS migas di Riau, kata Yoyok Purwanto, EMP Bentu juga ikut memberikan kontribusi terhadap daerah. Khususnya di Pelalawan. Melalui program-program CSR, EMP Bentu Ltd fokus membantu program pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat, infrastruktur dan lingkungan, kesehatan serta program bantuan bencana alam.

Program di bidang pendidikan, EMP Bentu Ltd turut berpartisipasi memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa Pelalawan yang kurang mampu tapi memiliki prestasi yang cukup baik. Di bidang kesehatan aktif mendukung kegiatan Puskesmas, Posyandu serta pencegahan stunting di masyarakat. Sedangkan untuk program infrastruktur,  EMP Bentu Ltd kembali melanjutkan pembangunan masjid di Dusun Muara Sako, Kecamatan Langgam.

Wakil Menteri ESDM RI Prof DR Rudi Rubiandini menyebutkan, kehadiran industri migas di manapun di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, pasti membawa multiplier effect terhadap masyarakatnya, maupun terhadap pembangunan daerahnya. Multiplier effect itu ada yang langsung dan ada pula yang tidak langsung.

Saat menjadi narasumber dalam hajatan Webinar Media "Hulu Migas Upate" yang ditaja PWI Riau bersama SKK Migas Sumbagut di Pekanbaru pada 22 Oktober lalu, Rudi Rubiandini yang memaparkan materi "Tata Kelola Industri Migas dan Tantangan ke Depan" menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan yang dilakukan industri migas di daerah adalah salah satu dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat.

Termasuk program-program CSR atau pun program-program kemitraan yang diselenggarakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) bersama masyarakat tempatan di wilayah operasi merupakan bagian dampak berganda dari kehadiran industri migas di sebuah daerah. Selain itu, terbukanya bermacam-macam peluang usaha bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UMKM, termasuk terbukanya peluang usaha untuk BUMA LAMR, baik di industri hulu migas maupun di hilir migas adalah multiplier effect dari kehadiran industri migas di sebuah daerah.

Dikatakan Rudi, banyak sekali peluang usaha yang langsung bisa dikerjakan BUMD, UMKM maupun BUMA LAMR. Di hulu migas, ada kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi migas. Sedangkan di hilir migas, ada kegiatan seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Bahkan ada pula di sektor jasa penunjang industri migas, yang terbuka lebar dan lebih banyak lagi bermacam-macam peluang usaha untuk masyarakat tempatan. Misalnya usaha jasa pengeboran, jasa survey, jasa keamanan atau security, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, transportasi dan logistik, penyedia barang, penyedia tenaga kerja dan masih banyak lagi.  "Nah kalau BUMD mau ikut-ikut di industri migas, biar aman ikut di bisnis jasa penunjang industri migas,’’ saran Rudi.

Dampak berganda lainnya dari adanya industri migas di daerah adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 84,5 persen untuk Pemerintah Pusat dan 15,5 persen untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk gas  bumi dibagi dengan imbangan 69,5 persen untuk Pemerintah Pusat dan 30,5 persen untuk Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan secara terperinci terkait DBH yang diterima Pemerintah Daerah. DBH Migas sebesar 15,5 persen dibagi dengan rincian, 3 persen dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6 persen Kabupaten/Kota penghasil, 6 persen untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Untuk DBH Gas Bumi sebesar 30,5 persen dibagi dengan rincian, 6 persen Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 12 persen untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12 persen dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, DBH minyak bumi 2020 yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah totalnya senilai Rp 10,03 triliun. Dengan rincian, Rp 2,72 triliun ditransfer ke 21 Pemerintah Provinsi dan Rp 7,32 triliun ditransfer ke 347 Pemda kabupaten/kota. Sebanyak 5 Pemprov di Sumatera masuk dalam daftar penerima DBH minyak bumi terbesar pada 2020, sementara 3 provinsi lainnya ada di Jawa, 1 di Papua dan 1 di Kalimantan.

Provinsi Riau tercatat sebagai  penerima dana bagi hasil (DBH) minyak bumi terbesar, yakni Rp 1,08 triliun atau 37,71% dari total DBH ke pemprov pada 2020. Nilai tersebut tidak termasuk DBH yang diterima oleh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Riau.

Menurut Rudi Rubiandini dengan DBH itulah pemerintah daerah membangun jalan, membangun sekolah, rumah-rumah sakit, Puskesmas dan sebagainya. "Dahulu di masa Presiden Soeharto, jalan-jalan yang dibangun, yang namanya SD Inpres, Puskesmas Inpres, dan sebagainya, uangnya ya dari hasil migas itu," kata Rudi.

Multiplier Effect Industri Hulu Migas

Pada kesempatan lain, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa SKK Migas dan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendorong peningkatan efek berganda (multiplier effect) industri hulu migas pada perekonomian nasional dan daerah, baik baik secara langsung maupun tidak langsung terus didorong peningkatannya oleh SKK Migas dan seluruh K3S. Sektor hulu migas memberikan dampak positif bagi pundi-pundi pemerintah daerah dengan adanya kewajiban untuk memilih perusahaan daerah dimana proyek berada untuk pengadaan barang/jasa senilai US$1 juta.

Selain itu, efek berganda industri hulu migas bagi pemerintah daerah juga dirasakan melalui penerapan kebijakan DBH Migas dan participating interest (PI). Sektor hulu migas merupakan satu-satunya industri di Indonesia yang menerapkan kedua kebijakan tersebut untuk daerah penghasil migas. ‘’Bagi daerah penghasil, DBH Migas adalah andalan sumber anggaran bagi pembangunan di daerah. DBH diharapkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas,’’ jelas Dwi.

Sedangkan dampak tidak langsung dari sektor hulu migas adalah terciptanya bisnis penyedia barang dan jasa lokal, kesempatan lapangan usaha, kesempatan kerja penyerapan tenaga kerja lokal, dan adanya tanggung jawab sosial yang diemban setiap KKKS pada wilayah kerjanya.

Besarnya efek berganda industri migas pada industri lain membuat SKK Migas menerapkan kebijakan untuk tetap menjalankan operasi hulu migas ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia pada 2020. Kebijakan itu karena keberadaan industri hulu migas beserta penunjangnya telah memberikan dukungan bagi kelangsungan industri lain, terutama di masa pandemi COVID-19.

Dampak yang ditimbulkan sektor hulu migas tersebut tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis, tetapi juga non-teknis. Terus beroperasinya usaha-usaha tersebut di seluruh wilayah operasi hulu migas membuat pendapatan daerah tetap terus bergulir. “Di saat industri hulu migas tidak menghentikan kegiatan operasionalnya, maka industri yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hulu migas tetap berjalan,” ujar Dwi.

Dwi mengatakan, nilai kontribusi industri migas bagi sejumlah industri lain pada 2020- Semester III 2021 mencapai USD7,126 miliar (setara dengan Rp.103,3 triliun). Industri-industri yang mendapatkan efek berganda dari tetap beroperasinya sektor hulu migas di saat pandemi COVID-19 diantaranya adalah Komoditas Utama dan Penunjang Migas dengan nilai USD6,058 miliar (Rp.87 triliun) dengan capaian TKDN 52 persen dan dilanjutkan dengan industri transportasi dengan nilai USD470 juta (Rp.6,8 triliun) dan kandungan TKDN mencapai 78 persen.

Selain itu, lanjut Dwi, juga terdapat industri tenaga kerja USD 442,76 juta (Rp.6,4 triliun) dengan nilai TKDN sebesar 86 persen, industri perhotelan senilai USD129.88 juta (Rp.1,8 triliun) dengan kandungan TKDN sebesar 92 persen.

Sementara pencapaian industri kesehatan, kata Dwi, mencapai USD20,446 juta (setara dengan Rp.296,4 miliar) dengan TKDN 86 persen, disusul dengan industri asuransi senilai USD3,821 (setara dengan Rp.55,4 miliar) juta dengan nilai TKDN sebesar 86 persen. “Dari keseluruhan kontribusi tersebut, UMKM memiliki peranan aktif terhadap perputaran roda ekonomi sebesar 10,7 persen dengan nilai TKDN 100 persen,” tukas Dwi.

Sementara itu, pengamat migas dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa industri migas memiliki multiplier effect yang sangat besar, mengingat dari 185 sub-sektor yang ada di Indonesia, 73 sub-sektornya merupakan sektor pendukung industri hulu migas dan 45 sub-sektor lainnya adalah industri pengguna.

Hal tersebut menunjukkan bahwa industri hulu migas memiliki peran yang sangat vital dalam struktur ekonomi nasional dan daerah, terutama dalam melahirkan jasa-jasa penunjang. Hal ini disebabkan setiap US$ 1 miliar investasi hulu migas akan menghasilkan dampak ekonomi sebesar US$ 3,7 miliar atau sebesar 3,7 kali.

“Kalau kegiatan hulu migas bermasalah, maka 73 sub-sektor yang ada di belakangnya juga ikut bermasalah. Demikian pula dengan 45 sub-sektor pengguna, seperti industri listrik, semen, pupuk, pengilangan. Ini juga akan bermasalah. Peran penting industri migas luar biasa besar,” ujarnya.

Komaidi mengatakan produksi minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari pada 2030 dipastikan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi daerah, selain itu peluang industri nasional untuk berperan aktif semakin besar. Dengan demikian penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi hulu migas akan meningkat secara signifikan.

Sebagai catatan, pada 2020 kontribusi hulu migas ke penerimaan negara mencapai Rp122 triliun atau tercapai 144 persen dari target APBN-P 2020. Hingga Agustus 2021, penerimaan negara dari sektor hulu migas sudah mencapai Rp 125 triliun atau 125 persen dari target 2021.

Untuk lebih meningkatkan efek berganda pada skala perekonomian nasional melalui kolaborasi antar-pemangku kepentingan dengan tujuan utama menampilkan industri binaan hulu migas, dan peningkatan awareness seluruh KKKS serta perusahaan demi memaksimalkan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri, maka dipandang perlu diselenggarakan sebuah forum dengan fokus pada peningkatan kapasitas nasional hulu migas. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari bentuk dukungan terhadap salah satu pilar utama dalam program IOG Transformation SKK Migas menuju tercapainya 1 juta barel minyak dengan capaian TKDN yang maksimal.

“Tidak ada kata mundur bagi industri hulu migas untuk mengejar visi besar. Komitmen ini harus dituangkan dalam program kerja yang massif, agresif dan efisien, sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan. Agar industri hulu migas tetap dapat memberikan dukungan bagi pembangunan nasional di masa yang akan datang secara berkelanjutan,” tutup Dwi Soetjipto. (yendrizal/net)



BACA JUGA

Comments (3)

  • Logo
    - Tahmina Akthr

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?

    Reply

Leave a Comment



Masukkan 6 kode diatas)