Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Untuk membicarakan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan, pada Senin (16/9/2019) depan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) diundang oleh Komisi VII DPR RI. Diketahui, LAMR akan dipertemukan dengan Pertamina dan PT Chevron Pacific Indonesia.

"Kami sangat menghargai undangan itu dan insya Allah rombongan LAMR akan memenuhi undangan tersebut," ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar.

Diterangkannya, pihaknya memang meminta Komisi VII DPR RI memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina berkaitan dengan pengelolaan Blok Rokan karena selama ini komunikasi dengan Pertamina belum memperoleh gambaran yang memadai. Ia menambahkan, atas limpahan berbagai komponen masyarakat, LAMR bertemu dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Achandra Tahar pertengahan Agustus 2018.

Wamen kala itu berjanji akan memberi kesempatan kepada daerah untuk ikut pengelola Blok Rokan. Ia bahkan berjanji akan mempertemukan LAMR dengan Pertamina. Namun, pertemuan itu belum pernah terjadi meski tetap ditagih LAMR. Dalam keadaan itu, Pertamina menyatakan akan melepaskan saham pengelolaan kepada pihak lain.

"Padahal, kami juga mampu untuk itu," tuturnya.

LAMR pun tidak patah arang sehingga tetap melakukan berbagai upaya agar dialog dengan Pertamina dapat terjalin.

"Alhamdulillah, Komisi VII DPR bisa menjembataninya," imbuhnya.

Lebih jauh disampaikannya, LAMR melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Adat (BUMA) yang dibentuknya mampu mengelola Blok Rokan. Mereka pun sudah memperoleh berbagai dukungan, baik secara sumber daya manusia, teknologi, dan finansial. Untuk itu, kata dia lagi, LAMR mohon doa restu dari masyarakat Riau, masyarakatnya adat Melayu Riau, agar ke depan anak kemenakan dapat lebih banyak berkiprah di ladang minyak tersebut. 
Sebelumnya, peran orang Riau di Blok Rokan yang pernah mencapai produksi sejuta barrel per hari itu sangat terbatas.(rzt)