RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Penguatan kemitraan antara perusahaan inti dan petani plasma kembali menjadi perhatian dalam Dialog Sawit yang dirangkai dengan bedah buku Kisah dan Rahasia Sukses Petani Sawit Plasma Transmigrasi karya Setiyono. 

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang diskusi mengenai masa depan industri sawit nasional, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali sejarah lahir dan berkembangnya perkebunan kelapa sawit melalui program transmigrasi.

Ketua DPD I ASPEKPIR Indonesia Provinsi Riau, Sutoyo, mengatakan dialog tersebut sengaja digelar agar generasi muda memahami perjalanan panjang pembangunan perkebunan sawit di Indonesia, khususnya melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang berkembang sejak akhir 1980-an hingga awal 1990-an.

"Kelapa sawit berkembang pesat berkat program transmigrasi yang memadukan perusahaan inti dengan petani plasma. Sejarah ini jangan sampai dilupakan. Karena itu, buku karya Setiyono menjadi dokumentasi penting yang merekam perjalanan sukses petani plasma transmigrasi sekaligus menjadi referensi bagi generasi penerus," ujar Sutoyo.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan perkebunan sawit tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, dialog tersebut menghadirkan perusahaan-perusahaan mitra, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam pengembangan industri sawit.

Ia menjelaskan bahwa petani membutuhkan perusahaan mitra untuk mengolah tandan buah segar (TBS) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sementara perusahaan juga memerlukan pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan. Pola kemitraan inti-plasma yang telah berjalan selama puluhan tahun dinilai menjadi model yang layak terus dikembangkan.

"Ke depan, bukan hanya petani plasma yang merasakan manfaat kemitraan. Petani swadaya juga perlu mendapatkan kesempatan yang sama melalui tata kelola kemitraan yang lebih baik," katanya.

Sutoyo menilai tantangan industri sawit saat ini telah berubah. Jika pada masa awal pengembangan perkebunan didominasi oleh petani plasma, kini sekitar 60 persen produksi sawit justru berasal dari petani swadaya, sedangkan petani plasma diperkirakan hanya sekitar 40 persen.

"Perubahan komposisi tersebut, harus diikuti dengan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin harga yang adil bagi petani swadaya," harap Sutoyo, pada Rabu (01/07/26).

Sebagai organisasi yang turut memberikan masukan dalam penyusunan berbagai regulasi sektor perkebunan, Aspekpir Indonesia, kata Sutoyo, ikut berkontribusi dalam pembahasan sejumlah aturan, termasuk implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020.

Melalui kebijakan tersebut, Provinsi Riau kini menerapkan skema penetapan harga sawit yang membedakan harga bagi petani plasma dan petani swadaya bermitra. Model ini dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

"Kami juga berharap desain tata kelola yang sudah diterapkan di Riau dapat menjadi referensi nasional sehingga petani swadaya memperoleh perlindungan dan kepastian harga yang lebih berkeadilan," ujar Sutoyo.

Lebih jauh, Ia mengusulkan pembentukan kelembagaan bagi petani swadaya agar dapat bermitra secara resmi dengan PKS non-kebun. Menurut Sutoyo, hingga kini masih banyak pabrik kelapa sawit yang belum memiliki ikatan kemitraan formal dengan kelompok petani.

Kondisi tersebut menurutnya, berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk maraknya pencurian brondolan maupun tandan buah sawit. Dampaknya tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menurunkan kualitas bahan baku yang diterima pabrik.

Sutoyo menjelaskan, hilangnya brondolan menyebabkan rendemen minyak sawit turun dari potensi di atas 20 persen menjadi sekitar 17–18 persen. Penurunan rendemen tersebut secara langsung mempengaruhi harga TBS yang diterima petani karena penetapan harga didasarkan pada perhitungan rendemen dan harga minyak sawit mentah (CPO).

"Kalau kualitas TBS bisa dijaga melalui kemitraan yang baik, maka pasokan bahan baku menjadi lebih terjamin, kualitas produksi meningkat, harga yang diterima petani juga lebih baik, dan pelaku usaha memperoleh kepastian usaha," jelas Sutoyo.

Melalui dialog tersebut, DPD I Aspekpir Indonesia Provinsi Riau berharap seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi yang lebih intensif untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di sektor sawit.

"Forum seperti ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan persoalan di lapangan, dan merumuskan solusi yang menguntungkan semua pihak. Mulai dari petani, perusahaan, kelembagaan perkebunan hingga pemerintah, sehingga tata kelola industri sawit nasional semakin kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan," tutup Ketua DPD I ASPEKPIR Indonesia Provinsi Riau. *(mrz)