Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sejumlah wali murid mengadu kepada DPRD Riau lantaran ada sekolah yang mewajibkan pembayaran uang seragam. Hal ini menyusul penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang baru selesai dan sekolah tatap muka yang sudah dimulai.

Menurut Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, kebijakan itu memang memunculkan polemik, terlebih lagi bagi mereka yang tidak mampu membayar, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai ini.

Belum lama ini, terangnya, ada wali murid mendatanginya ke Gedung DPRD Riau. Para wali murid itu menyebut bahwa mereka tidak sanggup membayar uang seragam sebesar Rp1,5 juta, padahal untuk menghemat biaya, wali murid ini sudah berencana untuk meminjam seragam sekolah tetangga yang tidak lagi terpakai.

"Seharusnya, sekolah mengerti dengan situasi ekonomi masyarakat saat ini, dengan tidak membebankan iuan-iuran seperti itu. Saya tegaskan, tidak ada sekolah yang boleh mewajibkan atau bahkan sampai memaksa wali murid untuk membeli (membayar) uang seragam. Tidak boleh. Kalau masih bisa pakai seragam kakaknya atau bahkan tetangga, persilakan saja," ucapnya, Sabtu (2/10/2021).

Di samping itu, politisi Demokrat ini pun memastikan akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk membahas persoalan tersebut. Kalau terjadi lagi hal serupa, dirinya mengimbau kepada wali murid untuk memberikan aduan kepada DPRD Riau, khususnya Komisi V yang membidangi pendidikan, termasuk apabila ada sekolah yang mewajibkan LKS) dan uang komite. Terlebih lagi, apabila nanti sekolah sampai menahan ijazah siswa yang sudah lulus.(rzt)