Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sosialisasi Peraturan Polri (Perpol) nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Rabu (2/12/2020) digelar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) bersama dengan Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Riau.

Menurut Dir Binmas Polda Riau, Kombes Pol Drs Kris Pramono, sosialisasi Perpol nomor 4 itu dalam rangka optimalisasi aksi menuju anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang tangguh dan profesional untuk mendukung terciptanya Satpam yang profesional dalam melaksanakan tugas.

"Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tersebut, salah satunya mengulas mengenai perubahan seragam Satpam dan pengaturan seragam Satkamling. Jadi, sosialisasi ini agar semua Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dapat mengetahui dan memahami segala ketentuan dari Perpol nomor 4 Tahun 2020," ucapnya.

Aturan seragam ini pun, sambungnya, banyak memicu pro kontra di masyarakat. Ia mengungkap, banyak yang mengkaitkan hal itu dengan politik.

"Padahal, kalau menurut saya, itu wajar saja, kok. Wajar kalau dikasih seragam ini. Satpam ini kan perpanjangan tangan polisi. Jadi, tolong jangan dipolitisasi. Saya lihat di media sosial itu banyak yang menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan dihidupkannya lagi Pam Swakarsa, padahal tidak. Jadi, perlu kami pahami bersama bahwa penggunaan seragam baru untuk satpam itu adalah sesuatu hal yang wajar," sebutnya.

Untuk yang dapat memakai seragam ini pun, lanjutnya, tentu tidak asal-asalan. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus diikuti, di antaranya sudah memiliki sertifikat pelatihan atau diksar serta memiliki KTA yang diterbitkan dan diregistrasi oleh Polri. Di samping itu, juga ada pendidikannya dan itu terdapat tingkatannya.

"Direncanakan awal Januari ini sudah pakai seragam baru, tapi semuanya itu bertahap, tidak serta-merta semuanya langsung pakai. Kami terus menunggu perintah selanjutnya dari Mabes Polri," tuturnya.

Dikatakan Ketua BPD Abujapi Riau, Edi Darmawi, pihaknya menyambut baik perubahan seragam Satpam ini.

"Tentu kami sangat mendukung hal ini karena memang sejak awal Abujapi mendorong adanya perubahan-perubahan seperti itu. Setiap ada kegiatan-kegiatan, kami selalu menyuarakan suatu pemuliaan profesi satpam karena selama ini kan satpam itu kan suatu pekerjaan yang dinomorsekiankan. Padahal, mereka itu garda terdepan dalam memberikan keamanan. Untuk itu, kami ingin satpam ini merasa bangga dengan profesi yang diemban mereka," ujarnya.

Ia berharap, ke depannya satpam akan menjadi profesi yang membanggakan. Tentunya, satpam akan mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personal satpam.

"Ke depannya, seluruh komponen BUJP dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan Perpol ini. Kondisi ini tentu akan berpengaruh kepada peningkatan kamampuan satpam dengan dilaksanakannya berbagai pelatihan yang diberikan kepada satpam," katanya.

Meski demikian, imbuhnya, memang di Indonesia sampai saat ini belum ada Pendidikan formal di bidang security yang dapat menghasilkan lulusan D1, D3, S1 dan yang ada adalah Program S2 Manajemen Security oleh Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI) sehingga dirinya berharap terdapat Pendidikan formal di bidang security di Indonesia.

"Dukungan dari DPRD selaku representasi masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong lahirnya lembaga pendidikan vokasi terkait ilmu terapan manajemen pengamanan dari tingkat diploma sampai dengan level sarjana terapan sebagai upaya yang berkesinambungan dalam menciptakan SDM yang memiliki kompetensi," tuturnya.

"Selain itu, mengingat semakin tingginya pertumbuhan industri jasa keamanan di Indonesia dan guna mencegah tergerusnya fungsi penting serta peran strategis Satpam dan jasa pengamanan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka diperlukan regulasi pemerintah yang lebih tinggi dan strategis guna mengatur industri Satpam dan jasa pengamanan dimaksud," tuntasnya.(rzt)