Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah berjalan selama 20 hari sejak dimulai pada 26 September 2020 hingga Jumat (16/10/2020). Adapun pasangan calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota di 9 kabupaten/kota se-Riau sudah melakukan sebanyak 1.071 kali kampanye.

Dari jumlah itu, ada 23 pelanggaran yang diproses. Menurut Ketua Bawaslu, Riau Rusidi Rusdan, sanksi pembubaran kampanye bertambah 3 kasus dari 10 hari pertama menjadi 5 kasus, penambahan terjadi di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Pujud, dan Kecamatan Tanah Putih.

"Hasil pengawasan kami di 10 hari kedua kampanye ini, ada 3 kegiatan kampanye yang dibubarkan di Kabupaten Rokan Hilir karena tidak memiliki STTP," ucapnya.

Ia pun berjanji akan memproses seluruh pelanggaran itu hingga tuntas. Di samping itu, jika akibat dari pelanggaran tersebut ada sanksi pembatalan terhadap paslon, sambungnya, Bawaslu akan merekomendasikannya kepada KPU agar dilakukan diskualifikasi calon.

"Semua pelanggaran tersebut akan kami proses. Apabila dari pelanggaran tersebut berakibat pembatalan Paslon, kami akan rekomendasikan KPU untuk mendiskualifikasi paslon," jelasnya.

Sementara itu, untuk penyebaran bahan kampanye, pihaknya belum menemukan bahan kampanye baru yang disebarkan paslon. Sejauh ini, lanjutnya, masih sama seperti sebelumnya, yaitu pakaian, penutup kepala, masker, stiker, hand sanitizer, kalender, dan kartu nama.

"Sampai dengan 20 hari masa kampanye, kami belum menemukan bahan kampanye baru. Bahan kampanye yang yang kami temukan masih berupa pakaian, penutup kepala, masker, stiker, hand sanitizer, kalender, dan kartu nama," terangnya.

Lebih jauh, berdasarkan catatan kegiatan kampanye se-Riau, jumlah pertemuan terbatas atau tatap muka tertingggi di Kota Dumai dengan 262 kampanye, sementara pelaksanaan kampanye terendah berada di Kabupaten Kuansing dengan jumlah 43 kampanye. Untuk total Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang setelah penertiban yang dilakukan Bawaslu masih tercatat 1.485 APK.

Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Bengkalis dengan total 1.260 APK dan yang terkecil berada di 2 Kabupaten, yakni Kepulauan Meranti dan Rokan Hulu dengan 0 APK. Di sisi lain, terkait Penyebaran Bahan Kampanye, Bawaslu se-Riau mencatat ada 14.268, dengan jumlah terbanyak penyebaran bahan kampanye berada di Kabupaten Rokan Hilir, yakni sebanyak 13.357, dan yang terkecil berada di Kabupaten Meranti dengan 0 bahan kampanye.

Kemudian, untuk kampanye dalam bentuk daring, tercatat sebanyak 5 kali dilaksanakan di Kota Dumai, sedangkan untuk 8 kabupaten lainnya belum ditemukan kampanye daring. Catatan yang menggembirakan adalah bahwa sampai 20 hari kampanye, belum ada pelanggaran berupa penyalahgunaan program dan anggaran pemerintah daerah. Terkait penyebaran virus Covid-19, selama 20 hari masa kampanye dibandingkan pada 10 hari sebelumnya masa kampanye terdapat peningkatan sebanyak 17 kasus/orang, yakni dari 628 orang sebelum masa kampanye menjadi 645 Orang setelah 20 hari masa kampanye.

Sebanyak 23 pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu se-Riau meliputi dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dugaan pelanggaran administrasi, serta dugaan pelanggaran pidana. Rinciannya, di Kabupaten Rokan Hilir 1 pelanggaran, yakni pelanggaran netralitas ASN; di Kabupaten Siak 2 Pelanggaran, yaitu 1 pelanggaran administrasi dan 1 lagi pelanggaran netralitas ASN.

Di Kabupaten Pelalawan ada 3 pelanggaran, yakni 1 dugaan pelanggaran politik uang, 2 pelanggaran netralitas ASN, yang salah satu pelanggarannya melalui media sosial dengan dugaan pelanggaran berupa adanya postingan di akun resmi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menandai salah satu Pasangan Calon. Hal ini diduga dilakukan oleh Pejabat ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Pelalawan.

Lalu di Kabupaten Kepulauan Meranti, ada 2 pelanggaran netralitas ASN dan 1 pelanggaran lainnya. Untuk Kota Dumai, ada 3 pelanggaran netralitas ASN, dan 1 pelanggaran lainnya. Di Kabupaten Kuantan Singingi ada 2 pelanggaran netralitas ASN dalam bentuk postingan yang dibuat oleh kaur pemerintah dan adanya anggota BPD yang memberikan izin kedainya atau warungnya dijadikan posko salah satu Paslon. Terakhir, di Kabupaten Indragiri Hulu ada 8 pelanggaran, yakni 5 pelanggaran kampanye tanpa STTP dan 3 pelanggaran kampanye di luar ruangan.(rzt)