Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PASIR PENGARAIAN - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengaktifkan kembali kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren di Rokan Hulu diminta oleh sejumlah pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun para pimpinan Pondok Pesantren ini memandang banyak mudarat yang timbul kalau para santri terus berada di luar pesantren pada masa Pandemi Covid-19.

Menurut Pimpinan Ponpes, H. Alaiddin Athory Aidarus LC, dengan dibukanya kembali pondok pesantren, diharapkan pihak Ponpes dapat lebih fokus mengawasi para santri sehingga mereka bisa terhindar dari Covid-19 dan mengejar target materi pendidikan yang tertinggal akibat libur semasa pandemi Covid-19.

"Sekarang ini kami lihat, diliburkannya kegiatan belajar-mengajar, justru anak-anak kami banyak berkeliaran karena pengaruh lingkungan. Ini justru membahayakan," katanya, Kamis (28/5/2020).

Ditambahkan Ketua MUI Kabupaten Rokan Hulu ini, kalau diaktifkan kembali, ponpes tentunya siap untuk menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Meski begitu, imbuhnya, ponpes pun mengharapkan bantuan dari Pemkab Rohul terkait penyediaan sarana prasarana protokol Covid-19, seperti masker, alat pengukur suhu, handsanitizer, tempat cuci tangan, dan sarana lain dalam menunjang protokol Covid-19.

Dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, Syahrudin, di Rokan Hulu saat ini ada 25 pondok pesantren, dengan jumlah santri lebih kurang 10 ribu dan jumlah pengajar 1.500 orang. Ia menerangkan, sejak adanya kebijakan belajar di rumah, 25 ponpes ini mengalami kesulitan pembiayaan lantaran dana operasional Ponpes yang sebagian berasal dari swadaya masyarakat.

Terlebih, sambungnya, sejak kebijakan belajar di rumah oleh pemerintah pusat, banyak pondok pesantren yang tidak lagi membebani santri dengan biaya SPP, tetapi tetap harus menggaji guru yang sebagian besar sudah dirumahkan.

"Untuk itu, kami mengharapkan pemerintah daerah ikut membantu ponpes, khususnya dalam pembiayaan operasional dan penyediaan sarana dan prasarana protokol Covid-19, dikarenakan minimnya dana. Sebenarnya, pengadaan sarana prasarana itu bisa dilakukan dari dana BOS madrasah. Namun, jumlahnya masih minim dan banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi," tuturnya.

Sekda Rohul, H Abdul Haris menyatakan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum dapat memberikan jawaban sebab masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat dan Provinsi terkait pengaktifan kembali aktivitas belajar-mengajar.

"Namun, usulan dari pimpinan pondok pesantren akan menjadi salah satu bahan usulan kami dari Pemkab Rohul dalam rapat gugus tugas membahas persiapan New Normal yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan," katanya.(rzt)