Ini Ultimatum Keras Kapolri bagi Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek yang Tidak Mampu Tangani Karhutla

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Ultimatum keras bagi Kapolda, Kapolres dan Kapolsek yang tidak mampu menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. Ia menyebut, tim khusus sudah dibentuk untuk menilai kinerja pejabat kepolisian di daerah, termasuk Riau.

"Tim khusus itu sudah dibentuk hari ini. Silakan bergerak, nanti ada tim penilai dari Mabes Polri, Irwasum, dan Propam yang akan mengecek ke semua wilayah," katanya setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan menteri di Hotel Novotel, Senin (16/9/219).

Ditegaskannya, tim akan bergerak melakukan penilaian kepada Polda, Polres, dan Polsek.

"Kalau di Polda, penilaian kami ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal dan penangkapan tak ada, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, out," tuturnya.

Ia menerangkan, penegasan itu sudah disampaikan dalam konferensi pers dengan Kapolda dan jajaran se Indonesia. Penekanannya, ada enam Polda yang paling utama, yakni Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Di sisi lain, untuk level tier dua, yakni Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, termasuk Jawa dan Nusa Tenggara Timur.

"Saya sudah sampaikan yang namanya mengintensifkan harus ada pulling (tarikan) dan pushing (tekanan)," paparnya.

Lebih jauh disampaikannya, bagi Polda dan jajaran yang berhasil menangani Karhutla, akan diberi reward (penghargaan).

"Kalau berhasil melakukan penangkapan, tertangkap tangan dan lain-lain, sesuai grade kami akan berikan reward, mau sekolah, promosi termasuk KPLB sehingga dengan reward dan punishment mereka akan terpacu," urainya.

Di sisi lain, untuk penanganan kasus Karhutla oleh korporasi, pihaknya juga menurunkan tim dari Mabes Polri. Tim khusus itu, imbuhnya, akan fokus pada masalah korporasi dan bukan perorangan.

"Kalau ada korporasi melakukan, kerjakan. Kemudian berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan Kementerian LHK," tutupnya.(rzt)


BACA JUGA

Comments (3)

  • - Tahmina Akthr

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?

    Reply

Leave a Comment



Masukkan 6 kode diatas)