Gelar Visitasi Monev SAQ ke Inhu, Ini Saran KI Riau untuk PPID Utama

Logo
Visitasi KI Riau ke Inhu.

(RIAUHITS.COM) RENGAT - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Indragiri Hulu disarankan untuk melakukan uji konsekuensi. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Komisi Informasi (KI) Riau mengingat PPID Utama Inhu merupakan Pelopor Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau.

"Seharusnya PPID Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu saat ini sudah mempunyai uji konsekuensi," ucap Wakil Ketua KI Riau, Tatang Yudiansyah, saat visitasi ke Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terkait Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 pada Selasa dan Rabu (11-12/8/2020) lalu.

Tatang mengatakan hal itu kepada Kadis Kominfo Inhu Jawalter didampingi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Inhu Drs. Mahmudi MM yang menerima Wakil Ketua KI Riau itu bersama tim Monev SAQ. Komisi Informasi Riau diketahui saat ini sedang turun ke kabupaten/kota untuk melakukan cross check dan verifikasi terhadap kuisioner SAQ yang sudah diisi oleh seluruh PPID Utama.

Adapun berdasarkan verifikasi lapangan itu akan diketahui, apakah Badan-badan Publik sudah melaksanakan kewajiban UU No 14 tahun 2008 tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, misalnya memiliki desk layanan publik, daftar informasi publik, dan lain-lain. Tiap akhir tahun, KI kemudian melakukan pemeringkatan terhadap tingkat kepatuhan Badan Publik dalam bentuk "KI Riau Award".

Sebagaimana biasanya, terdapat PPID Utama yang mengalami peningkatan kepatuhan dan sebaliknya merosot lantaran berbagai faktor, termasuk ketidakseriusan melaksanakan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di desk layanan publiknya. Wakil Ketua KI Riau, Tatang Yudiansyah mengatakan, PPID Utama Pemkab Inhu telah mempunyai SK dan Struktur PPID, SOP, Desk Layanan, Formulir Permohonan dan Keberatan, Daftar Informasi Publik, Website PPID, serta Papan Pengumuman.

Akan tetapi, berdasarkan penelusuran Tim Visitasi KI Riau, sejauh ini PPID Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum pernah melakukan uji konsekuensi. 
"Karena PPID Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Pelopor Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau," katanya setelah melaksanakan visitasi di Rengat.

Di samping uji konsekuensi yang belum pernah dilakukan PPID Utama Inhu, pihak KI Riau pun menemukan kurangnya update informasi publik oleh PPID-PPID Pembantu dalam aplikasi Si-PATIN (Sistem Pelayanan Terpadu Informasi), padahal aplikasi itu sudah ada sejak tahun 2018.

"Ketika hal itu kami pertanyakan kepada Kabid IKP Diskominfo Inhu, menurut mereka PPID-PPID Pembantu lebih cenderung memberikan informasi publik tersebut secara langsung ke PPID Utama," tuturnya.

Dalam visitasi itu, Tatang didampingi oleh asisten ahli KI Riau Andra Vasri SH MH dan Paniteria Pengganti Didang Muhanna.(rzt)



BACA JUGA

Comments (3)

  • Logo
    - Tahmina Akthr

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit omnis animi et iure laudantium vitae, praesentium optio, sapiente distinctio illo?

    Reply

Leave a Comment



Masukkan 6 kode diatas)